LAMPUNG UTARA- Harga gabah, jagung, dan singkong naik mendorong pendapatan petani melonjak, termasuk di Kabupaten Lampung Utara, bahkan mencapai hingga dua kali lipat. Kondisi ini menjadi angin segar sektor pertanian dan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Musrenbang RKPD Lampung Utara Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis (26/3/2026) mengatakan, penguatan harga komoditas ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Seperti menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah kering panen Rp6.500 per kilogram (kg).
Selain itu, harga acuan jagung pipilan kering Rp5.500 per kg, dengan harga tingkat petani kini stabil pada kisaran Rp5.500 hingga Rp5.600 per kg.
Untuk komoditas singkong, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan Harga Acuan Pembelian Rp1.350 per kg dengan batas maksimal rafraksi 15 persen, yang turut memperkuat pendapatan petani di daerah.
Gubernur Mirza menegaskan, kebijakan harga berpihak kepada petani berdampak nyata, terutama di daerah sentra produksi, seperti Lampung Utara.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga menghadirkan Program Desaku Maju sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi desa.
Desaku Maju
Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di seluruh kabupaten/kota, di antaranya penyediaan Pupuk Organik Cair, mesin dryer, dan pelatihan vokasi.
“Program Desaku Maju kami hadirkan untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru mandiri dan produktif,” ujar Mirza.
Ia menyontohkan, Wonomarto di Lampung Utara sebagai desa percontohan karena berhasil meningkatkan produksi pertanian hingga 30 persen melalui program tersebut.
Produksi padi di desa ini meningkat dari 994 ton menjadi 1.292 ton, jagung dari 236 ton menjadi 307 ton, dan singkong dari 20.000 ton menjadi 26.000 ton.
Selain peningkatan produksi, bantuan mesin pengering juga memberikan nilai tambah ekonomi dengan potensi 247,2 ton atau Rp82,98 juta selama periode Juni 2025 hingga Maret 2026.
Program Desaku Maju juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis. Pemprov akan memfasilitasi kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa dalam program ini agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar petani dan pelaku UMKM di desa rasakan,” katanya.
Kuatkan SDM
Gubernur turut mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama mempercepat pembangunan di Lampung Utara.
Ia menyampaikan ketiga sektor itu menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita satukan komitmen mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama pembangunan daerah, melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur memadai. Saya yakin Lampung Utara akan kian membuktikan diri sebagai pusat pertumbuhan maju dan sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan. Lampung Utara memiliki potensi besar di berbagai komoditas seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang perlu optimal mengelolanya.
“Kita butuh SDM terampil dan produktif agar mampu mengelola potensi tersebut dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” katanya.
Ia menekankan penting pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga diminta memastikan tak ada lagi anak putus sekolah serta meningkatkan relevansi kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Hilirisasi Kunci
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau kategori tinggi, sementara itu IPM Lampung Utara berada angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
“Capaian ini harus terus kita dorong agar kualitas hidup masyarakat kian meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Mirza.
Selain SDM, ia menyoroti penting menguatkan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk lokal.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi para petani,” katanya.
Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang baik akan melancarkan distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar lebih luas.
Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara itu jalan Lampung Utara sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya 93,58 persen.
Bangun Infrastruktur
“Kondisi ini harus terus kita tingkatkan agar konektivitas antarwilayah kian baik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Mirza.
Untuk tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan Rp1,98 miliar untuk menangani jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan di Lampung Utara.
“Kami berkomitmen terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara Lampung Utara pada 2025 mencatat angka kemiskinan 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar dapat menekan lebih signifikan angka kemiskinan,” ujar Mirza.
Capaian tersebut menjadi modal penting memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif dan terarah.
“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita memasuki fase akselerasi pembangunan tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Integritas Penting
Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
“Kolaborasi tanpa integritas tak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik tinggi. Karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program berdampak luas bagi masyarakat.
Sebagaimana arahan Presiden pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 kepada seluruh kepala daerah, diingatkan tentang penting perencanaan realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah.
“Maka kita perlu menetapkan prioritas secara bijak, fokus pada program berdampak luas, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya,” ujarnya.
Mirza mengajak seluruh pihak memastikan perencanaan pembangunan benar-benar bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita buktikan, perencanaan kita susun hari ini ialah pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Utara dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.(adpim)
