KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Pra-musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (3/3/2026).
Forum ini menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi lintas sektor dalam mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di daerah itu.
Wakil Bupati (Wabup) Lamsel, M. Syaiful Anwar, selaku Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S), menegaskan, Pra-Musrenbang Tematik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, forum ini merupakan ruang konsolidasi strategis guna memastikan setiap intervensi benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan isu pembangunan. Ia menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masa depan, dan daya saing daerah,” kata Syaiful saat menyampaikan sambutan bupati.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024, prevalensi stunting di Lamsel tercatat 10,4 persen. Angka ini naik 0,1 persen dibandingkan tahun 2023 pada angka 10,3 persen.
Meski naik relatif kecil, Syaiful menilai kondisi tersebut harus menjadi pengingat agar upaya percepatan tidak berjalan biasa-biasa saja.
“Kenaikan ini menjadi pengingat kita, bahwa kerja-kerja percepatan tak boleh kendor. Target kita jelas, tren harus menurun dan penurunannya harus konsisten dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Dalam Pra-musrenbang Tematik Stunting 2026 ini, terdapat tiga tujuan utama. Pertama, mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam percepatan, pencegahan, dan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi.
Kedua, merumuskan usulan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting.
Lalu, Ketiga, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk menyemangati pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi.
Untuk perencanaan 2026 menuju 2027, Pemkab Lamsel menekankan empat strategi utama. Pertama, penguatan basis data keluarga berisiko stunting sebagai dasar penetapan sasaran program.
Kedua, penajaman lokus desa dan kelurahan prioritas berdasarkan analisis situasi dan capaian kinerja.
Ketiga, sinkronisasi program lintas perangkat daerah guna menghindari duplikasi dan memastikan efektivitas anggaran.
Keempat, penguatan monitor dan evaluasi berbasis indikator output dan outcome terukur.
“Intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus terintegrasi dan saling menguatkan. Kunci berhasil kita terletak integrasi program, ketepatan sasaran, dan konsistensi pelaksanaan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa untuk memperkuat koordinasi.
Selain itu, keterlibatan kader pembangunan manusia, PKK, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha melalui CSR, serta dukungan media menjadi faktor penting mempercepat turunkan stunting.
“Penurunan stunting ialah tanggung jawab bersama, kerja kolaboratif, dan gerakan kolektif seluruh elemen daerah,” kata Syaiful. (Nsy)
