Inflasi Lampung di Bawah Nasional, Pemprov Perkuat Kendalikan Harga

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026). (Diskominfotik Lampung)

BANDARLAMPUNG- Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026).

Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menegaskan, penting menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut.

“Lebaran tak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.

Sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), secara nasional tercatat 0,68 persen pada Februari 2026, sedangkan Lampung pada angka 0,36 persen. Artinya, Februari 2026 inflasi Lampung masih di bawah inflasi nasional.

Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera. Secara nasional, seluruh 38 provinsi inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen.

IHK Terendah

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga agregat secara nasional.

IHK Lampung pada Februari 2026 tercatat 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Posisi ini menunjukkan tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.

IHK merupakan indikator utama mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan moneter.

IHK menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang konsumen bayar dan menjadi rujukan penting menjaga daya beli masyarakat.

Wilayah Sumatera, IHK Lampung termasuk kelompok terendah, setelah Kepulauan Bangka Belitung (106,75) dan Bengkulu (108,75). Beberapa provinsi lain mencatatkan IHK di atas angka nasional akibat tekanan harga sektor perumahan dan energi.

Secara nasional, inflasi tahunan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik setelah periode diskon Januari–Februari 2025 (low base effect).

Indikator Positif

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut berandil, khususnya emas perhiasan yang naik harga mengikuti tren global, salah satunya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Di Lampung, tekanan inflasi ini mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor menjaga pasokan dan lancar distribusi, terutama selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian inflasi dan IHK lebih rendah dibandingkan nasional menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah.

Ke depan, Pemprov akan terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan inflasi terkendali dan IHK relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah inklusif dan berkelanjutan. (kmf)

Related posts

Leave a Comment