KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mulai pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, Kamis (12/2/2026).
Entry meeting ini berlangsung di ruang kerja Bupati Lamsel.
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen dalam mengelola setiap anggaran daerah transparan, akuntabel, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Penanggungjawab BPK Provinsi Lampung, Bambang Hery Andito, menjelaskan, pemeriksaan interim ialah agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kualitas penyajian LKPD sebelum masuk tahap audit lanjutan.
Pemeriksaan berjadwal selama kurang lebih 30 hari, mulai 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026.
“Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menilai penyajian LKPD yang akan kami tuangkan dalam opini laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus pemeriksaan meliputi tindak lanjut hasil audit sebelumnya, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan daerah.
Lamsel Positif
Bambang mengatakan, capaian audit tahun sebelumnya menunjukkan hasil positif. Lamsel berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara murni tanpa temuan yang memengaruhi opini.
“Tahun ini kami juga menargetkan standar tindak lanjut minimal 80 persen pada masing-masing perangkat daerah. Kami mohon dukungan penuh seluruh jajaran pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, BPK RI juga mulai mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan objektivitas serta ketepatan analisis dalam proses audit.
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama menegaskan, BPK hadie bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan menjadi bagian upaya bersama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bertanggungjawab.
“BPK hadir bukan sekadar menjalankan prosedur, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara secara bertanggungjawab dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Egi mengungkapkan, sejak awal menjabat, ia telah menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah membelanjakan anggaran tepat sasaran dan melahirkan program berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat Lamsel masih kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penerangan jalan umum.
Lamsel Kooperatif
Meski demikian, ia menjelaskan, sebagian ruas jalan menjadi keluhan warga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
“Pemkab Lamsel tetap berupaya berkoordinasi agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi,” katanya.
Bupati Egi juga menekankan pentingnya integritas dan disiplin aparatur dalam mengelola keuangan daerah.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian menguatkan sistem tata kelola.
“Jika ada catatan dari BPK, segera perbaiki. Ini bukan sekadar evaluasi, melainkan pembelajaran memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kita,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK, proses pemeriksaan dapat lancar serta memperkuat percaya publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami terbuka dan kooperatif. Tujuan akhirnya ialah pengelolaan keuangan ini benar-benar menghasilkan dampak besar bagi sejahtera masyarakat Lamsel,” katanya. (Kmf)
