BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.
Kinerja positif itu tercermin dari capaian inflasi Lampung pada Januari 2026 tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatra dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional.
Capaian itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (9/2/2026).
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, mengikuti rapat secara daring ini dari Ruang Command Center Lantai 2.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen (year on year), sementara itu inflasi nasional 3,55 persen, meningkat dari periode sebelumnya 2,92 persen (yoy).
Tito menegaskan, menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.
Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.
Tarif listrik naik terjadi karena Januari–Februari 2025 pemerintah masih menyubsidi 50 persen pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara itu tahun 2026 tak lagi menyubsidi.
Tito menekankan, jika melihat inflasi month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen Januari. Ini kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali.
Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).
Sejalan dengan kondisi nasional, Lampung mencatat kinerja dalam mengendalikan harga sangat baik.
Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung turun -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026. Ini menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, inflasi Januari 2026 relatif tinggi secara nasional sebab fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik Januari dan Februari.
Ateng memproyeksikan kondisi itu kembali normal pada Maret dan April 2026.
Minggu pertama Februari 2026, lanjut ia, sebanyak 22 provinsi menurun IPH, sementara itu 18 provinsi meningkat.
Lampung kembali mencatat menurun IPH 0,08 persen, yang disumbang oleh turun harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan menjaga sediaan pasokan, distribusi lancar, serta terjangkau harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan inflasi rendah dan stabil, Lampung kian memperkuat posisi sebagai provinsi beriklim ekonomi kondusif, ramah masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. (kmf)
