BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI.
Usulan itu Gubernur Lampung sampaikan saat bertemu Komisi V DPR RI di Lamban Sabah Resto, Kamis (29/1/2026).
Gubernur Mirza menegaskan, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, APBD Provinsi Lampung hanya berkisar Rp6,9 triliun, percepatan pembangunan infrastruktur strategis sulit realisasi tanpa intervensi pemerintah pusat.
”APBD Lampung sangat tak mungkin membangun infrastruktur secara masif sendirian. Karena itu, kami menyusun beberapa usulan prioritas. Kami harap Komisi V dapat memperjuangkan,” ujar Mirza.
Adapun poin-poin usulan konkret yang Gubernur sampaikan kepada Komisi V DPR RI meliputi:
Pertama, Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional
Mirza menyoroti beban jalan di Lampung yang berat akibat tinggi arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung–Tanggamus–Biha.
Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti Liwa – Sumsel, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.
Kedua, Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda
Guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatra Bagian Selatan dan Sukamenanti – Kotabumi.
Pembangunan ini, kata Mirza, untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.
Ketiga, Pengadaan Bus Rapid Transit untuk Bandarlampung
Menanggapi lalu lintas padat di ibu kota provinsi, ia mengajukan permohonan pengadaan armada dan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT).
“Bandarlampung saat ini tak ada transportasi massal memadai. Kami butuh penyediaan BRT melayani mobilitas masyarakat dan mengurai macet,” tegasnya.
Keempat, Akses Infrastruktur Kawasan Kota Baru
Gubernur juga meminta dukungan prioritas anggaran membangun akses jalan menuju kawasan Kota Baru seluas 1.300 hektare.
Proyeksi kawasan ini, kata ia, sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas padat Kota Bandarlampung.
Terakhir, Konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan dan Kawasan Industri
Mirza menekankan penting memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan jalan tol Lematang – Pelabuhan Panjang.
Hal ini, nilai ia, vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional. (kmf)
