BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 meningkat melalui menguatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya mendukung membangun daerah berkelanjutan.
Begitu kata Asisten Administrasi Umum Sulpakar dalam Rapat Rencana Kerja Pajak Daerah 2026 di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kontribusi PAD, khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan.
“Kita menguatkan sinergi untuk tujuan membangun Lampung,” ujar Sulpakar mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menuturkan, berbagai upaya koordinasi dan pembahasan telah berkesinambungan guna memastikan target PAD dapat tercapai dan berpotensi meningkat pada perubahan APBD 2026.
“Kita telah merangkai bahasan secara maraton. Harapannya, optimalisasi sektor ini dapat meningkatkan PAD. Dari target telah ditetapkan, pada perubahan APBD 2026 kita berharap PAD meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, upaya meningkatkan PAD butuh terlibat seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Karena itu, hari ini kita hadirkan para Kepala Samsat Kabupaten/Kota dan Kepala Bapenda se-Provinsi Lampung,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan pelayanan pajak akan mulai dari tingkat paling bawah dengan memberdayakan desa dan kelurahan, terutama dalam mendukung mengelola PKB dan BBNKB.
“Pelayanan akan kita dorong dari desa dan kelurahan. Ini akan difasilitasi Bapenda serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, karena keberadaan BUMDes dapat kita libatkan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Lampung akan memperkuat peran kepala desa, lurah, tokoh masyarakat hingga RT meningkatkan pemahaman dan sadar masyarakat membayar pajak.
“Kita bersinergi dengan seluruh unsur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar membayar pajak benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Adpim)
