BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) Percepatan Pendataan Lahan dan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, serta Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari Ruang Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (08/01/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung memimpin rakor itu.
Sekdaprov membacakan sambutan Gubernur Lampung menyambut baik rakor sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala.
Rakor ini, lanjut ia, juga merumuskan langkah-langkah mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP secara konkret dan terukur.
“Pendataan lahan akurat, pembangunan fisik tepat sasaran, dan kelengkapan koperasi ialah fondasi utama mendukung berhasil program KDKMP di Lampung,” ujarnya.
Pilar Utama
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian bangsa.
Presiden, kata ia, juga menekankan, pembangunan Indonesia harus mulai dari desa dan ekonomi rakyat.
Menurutnya, Lampung memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga pangan nasional dan simpul distribusi wilayah Sumatera.
Karena itu, berhasil Koperasi Merah Putih di Lampung akan berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah dan ketahanan nasional.
Sinergi
Gubernur menambahkan, cepat mendata lahan menjadi aspek penting menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, efisiensi perencanaan, dan berlanjut pembangunan.
Menurutnya, pembangunan fisik gerai dan pergudangan juga harus secara terkoordinasi dan terintegrasi agar manfaatnya dapat masyarakat langsung rasakan.
“Saya mengajak seluruh peserta rapat berpartisipasi aktif, memberikan masukan konstruktif, mengedepankan sinergi dan kolaborasi demi tercapai target yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi atas terbentuk 2.650 KDKMP di Lampung. Capaian ini sebagai modal awal kuat meningkatkan tata kelola koperasi, produktivitas usaha, dan sejahtera ekonomi masyarakat desa.
Kolaborasi
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menegaskan, program KDKMP ialah salah satu prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, baik pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Target sampai 31 Maret 2026, gerai-gerai KDKMP harus sudah selesai. Tak ada kata tak siap, semua harus bergerak bersama mendukung program Presiden demi manfaat bagi masyarakat Lampung,” tegasnya.
Kapoksahli Pangdam II/Sriwijaya (Kodam II/Sriwijaya wilayah Lampung), Brigjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A., menyebutkan, hingga Termin I telah menerima 1.066 Koperasi Merah Putih di Lampung.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Program ini tak bisa kerjakan sendiri, tapi butuh dukungan penuh dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya. (kmf)
