BANDARLAMPUNG- Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mendorong perusahaan terlibat merawat infrastruktur jalan di daerah.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga akses jalan tak bisa hanya bergantung pemerintah, tapi juga harus menjadi komitmen swasta, selain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Mukhlis menilai, perlu langkah inovatif dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) membangun dan merawat infrastruktur jalan.
Ia menegaskan, perusahaan beroperasi di Lampung wajib ikut berkontribusi menjaga akses jalan yang mereka gunakan.
“Kita dorong Dinas BMBK bisa mengatur perusahaan ikut membangun dan memelihara infrastruktur jalan. Itu seharusnya di luar program CSR,” ujar Mukhlis, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, perusahaan beroperasi di Lampung memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi jalan, karena jalur transportasi itu menjadi penopang utama aktivitas ekonomi mereka.
Mukhlis juga mendukung kebijakan Gubernur Lampung menargetkan jalan fungsional untuk masyarakat, namun perlu pola sharing dengan swasta.
“Kalau membangun ruas jalan, otomatis manfaat untuk perusahaan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pada 2026, kata ia, Pemprov Lampung menargetkan dalam membangun jalan Rp1,6 triliun.
Mukhlis optimistis target itu bisa mengangkat kualitas jalan provinsi hingga 85 persen dalam kondisi baik, meski mengingatkan ada potensi menurunkan transfer anggaran dari pusat.
“Kalau benar terealisasi, ini lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita belum tahu pasti, transfer daerah tahun depan turun,” katanya.
Ketua Partai Gerindra Tanggamus ini menekankan, jalan baik bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat, melainkan juga membuka peluang investasi, terutama di sektor pariwisata.
“Kalau akses jalan bagus, peluang hadir hotel dan usaha lain pasti lebih besar,” pungkasnya. (fb)
