KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- DPRD Lampung Selatan (Lamsel) menggelar rapat paripurna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Lamsel, Erma Yusneli, bersama Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti, memimpin rapat itu di ruang sidang utama Gedung DPRD setempat, Senin (23/6/2025).
Wakil Bupati (Wabup) Lamsel, M. Syaiful Anwar menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD 2024. Target Pendapatan Daerah Rp2,45 triliun, dan berhasil terealisasi hingga Rp2.453.782.904.557,94 atau 99,99 persen.
Untuk Belanja Daerah, dari total anggaran Rp2,52 triliun, telah terealisasi Rp2.377.197.871.425,94 atau sekitar 94,03 persen.
“Selain pendapatan dan belanja, struktur APBD juga mencakup komponen pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Netto dianggarkan Rp74,1 miliar dan terealisasi Rp78,1 miliar atau 105,39 persen,” jelas Syaiful.
Syaiful memaparkan ringkasan kerangka perhitungan APBD 2024. Total realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Rp2,53 triliun, sementara realisasi belanja Rp2,37 triliun.
9 Kali WTP
Ia juga mengumumkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, Pemkab Lamsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-9 kali berturut-turut,” ujarnya bangga.
Usai penyampaian laporan wakil bupati, rapat berlanjut dengan pandangan umum dari fraksi DPRD, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Syaiful menyampaikan apresiasi atas perhatian, saran, dan catatan para anggota dewan.
“Pandangan dan masukan ini merupakan bentuk peduli dan komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia pun berharap, seluruh catatan dari DPRD menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Dengan semangat mitra antara eksekutif dan legislatif, semua masukan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai prioritas serta kebutuhan daerah,” katanya. (kmf)
