BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi Lampung merespon tanggapan Fraksi PKS DPRD Lampung terkait angka putus sekolah.
Tanggapan PKS itu dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung tentang Jawaban Gubernur terhadap Tanggapan Fraksi-fraksi atas Raperda APBD Perubahan 2023, Rabu (30/8/2023).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung, Vittorio Dwison, berharap sektor pendidikan menjadi tulang punggung kualitas sumber daya manusia, konsen terhadap angka putus sekolah di Lampung.
Pada Januari sampai Juni 2023, angka putus sekolah di Lampung 15.965 berbagai tingkatan.
Menurutnya, dalam konteks pendidikan, harus kian memperkecil angka putus sekolah, terutama pendidikan dasar dan menengah. Melalui instrumen APBD baik perubahan 2023 maupun kedepan APBD 2024.
“Juga oenambahan total ruang kelas dan kursi untuk menampung para alumni dari jenjang di bawahnya. Ini agar proporsional sehingga keriwehan sistem zonasi sedikit banyak terantisipasi,” kata Vittorio dalam pandangan umum fraksi, Selasa (29/8/2023).
Terkait pernyataan Fraksi PKS, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menjelaskan beberapa kegiatan untuk menurunkan angka putus sekolah.
Kegiatan itu, antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah untuk 15 kabupaten/kota pada jenjang sekolah menengah atas/kejuruan/SLB; pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, penambahan ruang kelas baru dan sarana-prasarana melalui dana alokasi khusus.
Selain itu, rekrutmen para pendidikan fresh graduate untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil; dan Pemberian insentif bagi guru honorer murni.
Arinal juga berterima kasih atas berbagai pandangan dan saran dari Fraksi PKS. (*)
