LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) harus terpadu, dengan memastikan upaya pemadaman efektif dan dampak asap terhadap masyarakat mendapat perhatian serius.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Mirza saat meninjau penanganan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di kawasan TNWK, Lampung Timur, Sabtu 24 Oktober 2026.
Peninjauan juga melalui pemantauan sejumlah titik kebakaran menggunakan helikopter untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan kebutuhan penanganan.
Gubernur menjelaskan kondisi kebakaran di bagian utara TNWK menghadirkan tantangan tersendiri. Selain karakteristik lahan bergambut yang menyulitkan pemadaman, kecepatan angin yang tinggi dan jauh sumber air turut memengaruhi upaya pengendalian api.
Kebakaran berlangsung dalam beberapa waktu terakhir juga menimbulkan asap yang berdampak pada permukiman masyarakat di sekitar kawasan.
“Berkat bantuan BNPB, dalam beberapa minggu ini dukungan logistik telah dikirimkan, termasuk helikopter untuk water bombing dan peralatan pemadaman berupa pipa panjang. Hari ini progresnya cukup baik, sekitar lima hektare area dapat dipadamkan per hari,” ujar Mirza.
Menurutnya, percepatan pemadaman perlu terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, dukungan peralatan, serta pembagian personel yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Sekitar 360 personel gabungan dikerahkan dalam penanganan karhutla ini, termasuk sekitar 330 personel TNI, bersama unsur BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya.
Upaya pemadaman melalui berbagai metode, mulai dari pengerahan helikopter untuk water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, hingga penggunaan pompa, selang, dan pipa panjang untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan berdasarkan pemantauan satelit hingga pukul 06.44 WIB, terdeteksi 110 titik api di Lampung, dengan sekitar 68 hektare area yang dilaporkan masih belum padam.
BNPB juga menilai penggunaan pompa dengan selang sepanjang hampir tiga kilometer cukup efektif mendukung pemadaman. Peralatan tersebut akan diupayakan untuk diperbanyak agar jangkauan penanganan dapat diperluas.
Kesehatan Warga Jadi Perhatian
Di tengah upaya pemadaman, Gubernur Mirza turut menaruh perhatian pada masyarakat di sekitar TNWK yang terdampak asap.
Saat berinteraksi dengan warga, ia menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengecek kesehatan, terutama untuk mengetahui dampak paparan asap terhadap pernapasan dan kondisi paru-paru.
Langkah ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak, seiring terus menangani kebakaran.
Mirza juga mengajak masyarakat mendoakan para personel TNI dan relawan yang setiap hari berjuang memadamkan api di dalam kawasan TNWK.
Evaluasi Penyebab dan Pencegahan
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab kebakaran, khususnya pada titik-titik di sekitar permukiman. Evaluasi ini bersama aparat penegak hukum dan unsur terkait untuk mengetahui apakah kebakaran dipicu faktor alam atau aktivitas manusia.
Kristomei mengingatkan upaya keras para petugas di lapangan perlu didukung kesadaran masyarakat untuk tak membuka lahan dengan cara membakar.
“Di satu sisi, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang memadamkan api. Karena itu, jangan sampai di sisi lain masih ada yang membakar hutan dan lahan. Dampaknya dirasakan bersama oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Lampung bersama BNPB dan seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pengendalian karhutla di TNWK. Upaya ini diarahkan tak hanya memadamkan api, tapi juga mengurangi dampak asap, melindungi ekosistem kawasan, serta mencegah kebakaran baru.
Pemerintah mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan dan tak membakar lahan. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan karhutla optimal dan menekan risiko kebakaran serupa. (pemprov)
