BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat pemerataan pembangunan desa melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis 22 Oktober 2026.
Gubernur mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, masukan, dan perranyaan yang disampaikan dalam pembahasan rancangan APBD.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari petani yang berharap harga panen lebih baik, nelayan ingin meningkatkan pendapatan, hingga UMKM membutuhkan akses pasar lebih luas.
Gubernur menekankan pentingnya hilirisasi sebagai strategi transformasi ekonomi Lampung. Potensi komoditas unggulan daerah harus diikuti peningkatan nilai tambah agar manfaat ekonominya dirasakan lebih luas.
Pemprov ingin memastikan komoditas unggulan tak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tapi dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Hilirisasi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi di berbagai sektor.
Selain hilirisasi, Pemprov juga mempertegas komitmen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi perdesaan melalui kelanjutan program Desaku Maju pada 2027.
Program itu fokus pada empat pilar utama, yakni peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa, serta percepatan konektivitas infrastruktur.
Pada sektor pertanian, Pemprov mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair untuk mendukung produksi berkelanjutan. Upaya ini untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pupuk sintetis, menekan biaya produksi, dan mendorong kemandirian pupuk organik di kelompok tani.
Selanjutnya, pemerintah mendorong distribusi bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian modern guna meningkatkan kualitas hasil panen dan mengurangi kehilangan hasil pascapanen.
Peningkatan kapasitas SDM dan ketenagakerjaan desa juga menjadi perhatian. Melalui pelatihan vokasi berbasis desa, masyarakat memiliki ketrampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
Sementara penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah lewat pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Infrastruktur memadai menjadi faktor penting memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat rantai pasok, serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat perdagangan dan pasar,” katanya.
Menanggapi pandangan fraksi DPRD, Pemprov menegaskan seluruh saran dan masukan akan menjadi bahan pertimbangan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga hubungan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan kebijakan anggaran.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2027, Pemprov berharap dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah yang tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih merata hingga ke perdesaan. (pemprov)
