BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan strategi penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.
Paparan itu Gubernur Mirza sampaikan dalam Focus Group Discussion bertema “Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung” di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu 7 Oktober 2026.
Gubernur menyebut pertanian adalah kekuatan utama ekonomi Lampung. Dari 3,3 juta hektare luas daratan, 1,7 juta hektare untuk pertanian dan perkebunan, sementara sekitar 1 juta hektare kawasan hutan. Sekitar 1,7 juta warga Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun.
“Kalau 60 persen penduduk adalah petani, yang paling menentukan naik-turunnya perekonomian daerah kami adalah pertanian,” ujarnya.
Lampung, kata Mirza, memiliki komoditas unggulan padi 3,2 juta ton, jagung 1,7 juta ton, dan ubi kayu sebagai yang terbesar di Indonesia, serta nanas dan pisang. Namun besarnya produksi belum menjamin kesejahteraan.
“Pangan di Lampung selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat. Petani kita menjual bahan mentah dan daya tawarnya lemah,” jelasnya.
Hilirisasi Via Desaku Maju
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengubah orientasi kebijakan dari sekadar peningkatan produksi menjadi penguatan hilirisasi di desa melalui program Desaku Maju.
“Ketahanan pangan kita mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program Desaku Maju,” katanya.
Program itu meliputi penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) berbasis limbah untuk menekan biaya produksi. Pada 2025 PHC hadir di 500 desa dan 2026 diperluas ke 2.000 desa, masing-masing mampu melayani 400 hektare lahan.
Selain itu, Pemprov menyediakan mesin bed dryer di desa agar komoditas tak lagi dijual basah.
“Kita selalu menjual basah. Padi, jagung, dan singkong dijual basah. Dengan dryer di desa, keluar sudah kering, harganya naik, lebih efisien,” ujarnya.
Integrasi Program Pusat
Penguatan ekonomi desa juga melalui pelatihan vokasi pemuda, penguatan BUMDes dan koperasi, serta mesin industri sederhana agar desa tak hanya memproduksi bahan mentah tapi juga barang jadi, seperti gabah menjadi beras dan jagung menjadi pakan ternak.
Upaya itu diintegrasikan dengan program pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis, dan Bulog.
Melalui KDMP, gabah tak lagi dikirim mentah ke luar Lampung lalu dibeli kembali dalam bentuk beras.
“Kalau KDMP bekerja masif, kami tak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” kata Mirza.
Kedepankan Kolaborasi
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung kini di atas rata-rata nasional dan tertinggi kedua di Sumatra. Indikatornya terlihat dari peningkatan penjualan kendaraan, khususnya kendaraan di wilayah pertanian, pengiriman barang ke kabupaten dan desa, penjualan semen ritel, serta pembelian alat mesin pertanian.
Ia menegaskan ketahanan pangan tak hanya soal produksi, tapi memastikan petani sebagai produsen juga mendapat akses pangan bergizi dengan harga terjangkau.
“Ketika petani padi dapat beras dengan harga baik, petani jagung dapat pakan terjangkau, peternak dapat pakan murah sehingga harga protein hewani juga terjangkau, itulah ketahanan pangan,” katanya.
Untuk itu, Pemprov mengedepankan kolaborasi Forkopimda. Polri membantu penguatan jagung, TNI mendukung padi dan hilirisasi, serta melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pimpinan Rombongan Sespimti Polri Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung. Ia menyebut Pendidikan Kerja Dalam Negeri menjadi ajang peserta didik mengintegrasikan teori dengan kondisi nyata di lapangan.
“Seorang pemimpin tingkat tinggi dituntut tak hanya mengelola organisasi internal, tapi mampu membaca perubahan strategis, membangun kolaborasi lintas sektoral, serta mengambil keputusan yang berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
