JAKARTA – Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama, menegaskan investasi bagi daerah bukan sekadar besarnya modal yang masuk, melainkan sejauh mana mampu menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Perspektif itu ia sampaikan saat menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” pusat dan daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu 7 Oktober 2026.
Bupati Egi mengatakan, investasi harus dipandang sebagai sistem yang utuh. Potensi sumber daya alam yang besar tak otomatis menjadi daya tarik tanpa kepastian tata ruang, lahan, lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, dan regulasi yang sederhana.
“Investasi tak akan menggerakkan daerah hanya karena memiliki potensi alam berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang birokrasinya sederhana, tik rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, promosi potensi saja tak cukup. Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan ekosistem sejak awal, sementara pusat membantu menyelaraskan sistem, regulasi, dan akses investasi agar persoalan di lapangan tak menjadi hambatan.
Egi menyebut sejumlah persoalan yang masih perlu perhatian, mulai dari kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, integrasi sistem OSS RBA, hingga proses persetujuan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan fiskal membuat pembangunan infrastruktur pendukung tak bisa hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, ia menawarkan “kalibrasi kolaborasi”, yakni menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah melalui integrasi data spasial real-time, penguatan skema pembiayaan kreatif infrastruktur lewat KPBU non-APBD, serta insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.
Lamsel, kata Egi, memiliki modal kuat. Sekitar 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pertanian, memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer, serta berada pada posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Potensi ini menjadi pijakan dalam mengembangkan investasi, terutama pariwisata dan agro.
“Kami tak ingin investasi masuk hanya sekadar masuk, tapi benar-benar menyiptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini.
Sejak awal memimpin, Egi menempatkan pariwisata sebagai fokus, termasuk pariwisata edukasi berbasis agro yang selaras dengan karakter Lamsel sebagai daerah pertanian.
Pemerintah daerah juga terus membenahi infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial pariwisata di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Melalui forum tersebut, ia berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kian intensif mendampingi daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mempromosikan potensi investasi untuk membuka jejaring dengan investor yang tepat.
Bagi Egi, ukuran keberhasilan investasi pada akhirnya bukan hanya nilai penanaman modal tercatat, melainkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membuat pertumbuhan ekonomi daerah lebih inklusif serta berkelanjutan. (kmf)
