BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah melalui kolaborasi lintas sektor dan akselerasi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rakor Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin 21 September 2026.
Gubernur Mirza memaparkan, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam merealisasikan target hunian layak bagi masyarakat.
“Intinya kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret antara pemerintah, BP Tapera, pengembang dan pemerintah daerah,” ujar Gubernur.
Mirza memaparkan alokasi program bedah rumah di Lampung melonjak 450 persen pada 2026 dibandingkan 2025 yang hanya 2.394 unit. Saat ini 9.000 unit telah terverifikasi dan 3.434 unit tengah dirampungkan.
Ia menginstruksikan dinas terkait mengawal percepatan verifikasi bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga meminta pemangkasan birokrasi perizinan dan perluasan akses pembiayaan MBR oleh perbankan.
Fokus Atasi Kelayakan Hunian
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Rini Dyah Mawarty menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) fokus mengatasi kesenjangan kelayakan hunian (backlog kelayakan) dengan mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Target penyelesaian 13.276 unit pada Desember 2026.
“Karena kita harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276 pada Desember ini, perlu koordinasi baik dengan pemerintah daerah untuk verifikasi faktual usulan pengganti,” ucap Rini.
Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur program BSPS di Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan.
Kementerian juga memfasilitasi penanganan backlog kepemilikan melalui rumah bersubsidi (FLPP) bekerja sama dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang.
Rini menyebut satu rumah menyerap dua tenaga kerja, sehingga program BSPS saja menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja, belum termasuk toko bangunan dan supir material.
Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang menambahkan, Presiden Prabowo meresmikan platform satu data perumahan nasional rumah.go.id pada akad massal 17 Desember 2026 di Jombang.
Wilson menjelaskan, platform ini dengan pendekatan demand driven (berbasis kebutuhan pasar riil), sehingga pengembang memiliki kepastian lokasi dalam membebaskan lahan maupun membangun hunian.
Tak hanya peta konsumen, portal rumah.go.id juga akan mengintegrasikan rantai pasok material, informasi kuota KPR bagi bank penyalur, hingga keterbukaan data riset bagi pemerintah daerah dan kalangan akademisi.
“Semua data lengkap, termasuk informasi material. Bank penyalur akan tahu kantong-kantong di mana harus menyalurkan KPR, FLPP khususnya,” ujar Wilson.
Ia menyebut Lampung berpeluang menjadi pilot project platform tersebut. (Pemprov Lampung)
