BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmen penuh mengawal percepatan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gubernur Mirza menyampaikan komitmen itu dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait secara virtual di Ruang Kerja Gubernur, Kamis 17 September 2026.
Mirza mengapresiasi peningkatan signifikan bantuan perumahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) di Lampung. Kuota melonjak 455 persen, dari 2.390 unit pada 2025 menjadi 13.276 unit pada 2026.
Mirza menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus bergerak cepat menuntaskan tahapan verifikasi faktual calon penerima bantuan.
“Alhamdulillah di Lampung kita sudah buat tim bareng dengan tim Satker dan Balai, selalu konsolidasi data. Sampai hari ini kurang 3.500 yang belum diverifikasi. Insyaallah saya sudah targetkan akhir September verifikasi semua selesai, dan Desember 100 persen selesai pembangunan fisiknya,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemprov Lampung terus mengintensifkan sinergi dengan instansi vertikal kementerian di daerah agar verifikasi tepat sasaran dan tepat waktu.
Gubernur juga siap merangkul bupati dan wali kota di 15 kabupaten/kota untuk mengurai kendala teknis dan administrasi di lapangan.
“Pemda Provinsi Lampung siap percepat dan mengawal bersama bupati/wali kota agar verifikasi dan entri data pada sistem e-RTLH segera selesai. Kita juga berkoordinasi setiap dua minggu sekali,” tambahnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Mirza akan segera mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan dan jajaran perbankan daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mempersiapkan program bedah rumah lebih awal. Jika 2025 dimulai Agustus-September dan 2026 dimulai Juni, 2027 ditargetkan dimulai Februari.
Untuk 2026, selain RTLH, Lampung juga dapat dukungan infrastruktur perumahan lain, meliputi pembangunan Rumah Susun TNI AU di Tulang Bawang 60 unit (4 lantai), penanganan kawasan kumuh Fajar Bulan di Lampung Barat seluas 28,31 hektare, serta realisasi kredit rumah subsidi FLPP dari BP Tapera senilai Rp430 miliar untuk 3.593 debitur MBR. (Pemprov Lampung)
