Bupati Egi Tegaskan MBG Jadi Motor Ekonomi Desa

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memimpin Rakor Satgas MBG Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memimpin Rakor Satgas MBG Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati, Kamis 10 September 2026. Foto: Diskominfo Lamsel

KALIANDA – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga harus menjadi penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa.

Hal itu disampaikan Bupati Egi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati, Kamis 10 September 2026.

Menurut Egi, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memiliki efek berantai terhadap perekonomian jika dijalankan tepat.

Melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kebutuhan bahan pangan diharapkan dipenuhi oleh petani, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar lokasi.

“Satu program bisa memberikan berjuta manfaat. Kita ingin MBG tidak hanya memenuhi gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari desa,” ujar Egi.

Ia menilai selama ini aktivitas ekonomi skala besar masih terpusat di kota. Kehadiran MBG diharapkan memperluas perputaran ekonomi ke desa melalui keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok pangan.

“Cita-cita Presiden adalah ekonomi masyarakat kian baik. Begitu juga Gubernur dan saya. Kita punya mimpi yang sama, yaitu kesejahteraan makin merata,” katanya.

Egi mendorong kolaborasi dapur SPPG dengan lembaga ekonomi desa dan masyarakat agar tercipta ekosistem pangan lokal dan rantai distribusi yang lebih pendek.

“Dengan adanya MBG, dapur SPPG bisa jadi penggerak ekonomi dengan membeli kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar. Inilah ekonomi pangan sirkuler berbasis ketahanan pangan yang kita harapkan,” jelasnya.

Meski begitu, Egi mengingatkan MBG jangan hanya mengejar target penyaluran. Standar kesehatan, lingkungan, administrasi, dan operasional harus dipenuhi agar program berjalan optimal.

Seluruh mitra SPPG diminta segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Ia juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara menyeluruh, bukan hanya memeriksa dokumen administrasi.

“Tolong ditegakkan aturannya. Saya tidak segan mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran,” tegasnya.

Egi juga menyoroti kesejahteraan relawan MBG. Ia meminta pengelola SPPG mendaftarkan relawan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Mari bekerja dengan hati. Relawan juga harus diperhatikan kesejahteraannya,” kata Egi.

Ia optimistis MBG akan berdampak besar jika semua pihak punya komitmen dan semangat kolaborasi yang sama.

“Saya yakin, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Mari jaga program ini agar sesuai harapan Presiden,” pungkasnya. (kmf)

Related posts

Leave a Comment