BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan pada sektor pendidikan. Tujuannya memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pengawasan itu, DPRD mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan di seluruh Lampung.
Anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati, mengatakan, pihaknya mencermati proses penetapan kepala sekolah definitif yang saat ini masih berlangsung di Lampung.
Menurut Condrowati, masih ada 116 SMA, SMK, dan SLB negeri di Lampung yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah.
“Kami mendorong agar proses penetapan kepala sekolah definitif segera diselesaikan sesuai mekanisme berlaku,” ujarnya, Sabtu 1 Agustus 2026.
Dia menilai langkah ini penting untuk menghadirkan kepastian kepemimpinan di setiap satuan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Condrowati menegaskan proses penetapan kepala sekolah definitif harus mengedepankan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan profesionalisme.
“Kami berharap prosesnya segera selesai. Lampung punya banyak guru memenuhi kualifikasi memimpin sekolah. Seleksi objektif akan menghasilkan kepala sekolah punya visi, inovasi, dan mampu membawa kemajuan,” katanya.
DPRD Lampung menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan pada sektor pendidikan. Hal ini sebagai bagian upaya memastikan setiap kebijakan di pendidikan dilaksanakan optimal.
Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola sekolah, memperkuat kualitas layanan, serta bermanfaat langsung bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat di Lampung. (hms)
