BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung resmi menjadi pilot project nasional pengembangan ekosistem ekonomi hijau lewat pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan energi terbarukan.
Penandatanganan MoU itu oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Direktur Utama PT Nusantara Plastik Energi (NPE) Muhammad Dani SM Rabbani di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026).
Langkah ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjawab tantangan limbah terintegrasi sekaligus memacu industri energi bersih.
Lewat kemitraan ini, Lampung akan mengadopsi standar pengelolaan sampah yang sudah teruji di Eropa selama 30 tahun. Tujuannya menyiptakan model pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan.
Kerja sama ini fokus pada pengembangan sektor strategis:
1. Waste to Energy: Fasilitas ubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi
2. Biomass Fuel: Produksi bahan bakar biomassa
3. Energi Terbarukan: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro)
Investasi Awal 25 Juta Euro
Tahap awal menyiapkan investasi 25 juta Euro untuk membangun fasilitas pengolahan sampah plastik kapasitas 15.000 ton per tahun. Fasilitas ini akan menyerap 40 tenaga kerja lokal.
Teknologi modular memungkinkan pengembangan hingga kapasitas 200.000 ton sampah per tahun.
Proses ini tak hanya menekan volume sampah, tapi menghasilkan komoditas bernilai, seperti minyak pirolisi, Refuse Derived Fuel, hingga pendapatan tambahan skema kredit karbon
Pemilihan Lampung karena berposisi strategis dan dukungan pemerintah daerah siap transformasi ke kawasan industri hijau.
Upaya ini menjadi akselerasi nyata Pemprov Lampung memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus wujudkan pembangunan ramah lingkungan berdaya saing global. (kmf)
