BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela memimpin rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I 2026, Kamis 11 Juni 2026.
Wagub Jihan meminta program akses keuangan berdampak nyata, yakni menjangkau pelosok, mendongkrak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menekan kemiskinan.
Rapat pleno di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung ini menjadi forum evaluasi capaian TPAKD dan menyusun langkah strategis.
Jihan menegaskan TPAKD jangan hanya fokus jumlah program dan melaksanakan kegiatan, tapi harus memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang utama bukan KPI TPAKD banyak kegiatan, tapi akses keuangan benar jangkau pelosok, meningkatkan pembiayaan UMKM, menurunkan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Akses Pembiayaan Rendah
Menurutnya, akses keuangan kunci ekonomi inklusif. Lampung punya potensi besar di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif. Semua akan optimal jika pembiayaan mudah dan literasi memadai.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, inklusi keuangan Lampung 2025 mencapai 80,51 persen. Literasi keuangan 66,46 persen. Meski tren positif, Jihan masih perlu meningkatkan berbagai inovasi dan percepatan.
Dia menyoroti rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM. “TPAKD perlu bedah penyebab mendalam, misalnya kurang informasi, kendala administrasi, atau faktor lain.
“Kita perlu bedah penyebab rendahnya akses pembiayaan. Forum TPAKD harus hadirkan solusi konkret,” katanya.
IPM Peringkat 26
Jihan menekankan peran TPAKD mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang kini peringkat 26 dari 38 provinsi. Indikator ekonomi menjadi komponen penting IPM.
“Gubernur fokus meningkatkan IPM Lampung. Semua program harus jadi pengungkit kualitas hidup masyarakat,” tegas Jihan.
Pemprov Lampung dan TPAKD mendorong program prioritas, seperti KUR, Satu Rekening Satu Pelajar, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) bersinergi dengan program Desaku Maju.
Wagub meminta seluruh perangkat daerah serius mengawal program sampai desa, RT/RW. “Kita punya instrumen sampai desa. Tinggal orkestrasi sesuai target,” ujarnya.
TPAKD Orkestrator
Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy melaporkan, 2025-Maret 2026 TPAKD menggelar 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Ada 25 business matching lewat program unggulan Desa PERKASA, EPIKS, Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), dan Bank Sampah Sekolah.
TPAKD juga bersinergi dengan BPS melalui Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), Bank Lampung lewat Smart Village dan layanan keuangan digital, Koperasi Merah Putih, serta desa wisata.
“Ke depan TPAKD jadi orkestrator ekonomi daerah. Setiap desa punya produk unggulan, ciptakan kemakmuran berkelanjutan,” kata Otto. (kmf)
