BANDARLAMPUNG – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026, Lampung masuk 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara year-on-year (yoy) di Indonesia dengan angka inflasi 1,94 persen.
Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan capaian itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 dan Sosialisasi Gerakan Jaminan Produk Halal, Senin (08/06/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti rapat ini secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
10 Besar Terendah
Pudji Ismartini menjelaskan, dua kabupaten/kota di Lampung juga tercatat sebagai daerah tingkat inflasi terendah di Sumatra secara year-on-year. Kota Bandarlampung dengan inflasi 1,79 persen dan Lampung Timur 1,88 persen.
Secara nasional, BPS mencatat Mei 2026 terjadi inflasi year-on-year 3,08 persen. Komoditas berandil terbesar terhadap inflasi ialah emas perhiasan menaik harga 38,97 persen dan menyumbang andil inflasi 0,63 persen.
Emas dan Beras Pemicu
Selain itu, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi 4,55 persen dan andil 0,18 persen. Komoditas lain turut memengaruhi inflasi, antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, minyak goreng, dan sejumlah komoditas lainnya.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2026, tercatat 34 provinsi menaik Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan empat provinsi menurun.
Adapun komoditas utama mendorong IPH naik di berbagai daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Koordinasi dengan BPS
Menanggapi perkembangan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah yang berinflasi tinggi agar memperkuat koordinasi dengan BPS. Ini untuk memahami faktor penyebab inflasi dan menyusun langkah pengendalian lebih efektif.
“Kalau memang bisa melakukan langkah-langkah dan gerakan yang diperlukan sebisanya, jangan tidak berbuat,” tegas Tomsi.
Lampung Komitmen
Menanggapi arahan itu, Yanyan Ruchyansah mengatakan, kondisi inflasi Lampung saat ini masih terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional. Namun, Pemprov Lampung tetap akan melakukan langkah antisipatif sejumlah komoditas yang berpotensi memicu naik inflasi.
“Walau secara year to date cenderung meningkat, hal ini perlu antisipasi dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya sehingga langkah pengendalian dapat tepat,” ujarnya.
Pemprov Lampung terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan. Ink guna memastikan inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. (kmf)
