BANDARLAMPUNG – Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah mewakili Pemprov Lampung mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual oleh Kementerian Dalam (Kemendagri), Senin (18/05/2026).
Kegiatan itu di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir memimpin rakor rutin mingguan dan seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia mengikutinya.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi gejolak harga, terutama komoditas pangan strategis.
Ia menekankan, kepala daerah hadir dalam rapat tak akan bermakna bila tak dengan aksi nyata di lapangan. Rakor rutin ini untuk mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau masyarakat.
“Pemerintah pusat berharap pemda itu berupaya mengendalikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapannya, masyarakat membeli dengan harga baik,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan seluruh pemda mengimplementasikan enam langkah konkret yang mencakup pemantauan harga di pasar, operasi pasar, distribusi bantuan pangan, penguatan Kerja Sama Antardaerah, dan pengawasan distribusi komoditas strategis agar harga tetap terkendali di bawah HET berlaku.
Ia berharap pemda bisa melaksanakan tugasnya dan turun langsung ke pasar. Rutin mengecek perubahan harga dan melaksanakan upaya-upaya.
“Ini harus kita lakukan dan harus fokus terhadap harga-harga barang-barang tertentu yang setiap daerah berbeda-beda,” ucap Tomsi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Secara nasional, inflasi bulanan 0,13 persen, inflasi tahunan 2,42 persen dan inflasi tahun kalender 1,06 persen pada April 2026.
Rakor ini menghadirkan laporan berbagai kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.
Seluruh instansi menyampaikan perkembangan sediaan stok dan langkah-langkah strategis menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial.
Pemprov Lampung berkomitmen terus perkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui TPID dan seluruh perangkat daerah terkait, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan sediaan pangan tetap mencukupi. (kmf)
