BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting TPID Provinsi Lampung dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026).
Marindo Kurniawan, menyampaikan, patut bersyukur atas capaian pengendalian inflasi di Lampung. Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi Lampung sebagai salah satu terendah nasional. Namun, ia mengingatkan seluruh pihak tak terlena capaian tersebut.
Menurutnya, arahan Gubernur Lampung sangat jelas, yakni memastikan angka inflasi yang baik benar-benar masyarakat langsung rasakan. Indikator utama ialah masyarakat mampu memperoleh bahan pokok dengan harga stabil dan terjangkau.
Marindo menegaskan, pengendalian harga tak dapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lakukan sendiri, tapi harus melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, titik survei inflasi dari pemerintah pusat berada di beberapa daerah tertentu, sehingga pemprov juga perlu memahami metode pengambilan data oleh Badan Pusat Statistik.
Ia menilai, pemahaman data sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah tepat mengendalikan harga. Untuk itu, Pemprov Lampung terus mendorong pemerintah kabupaten/kota menyampaikan data akurat dan dapat bermanfaatuntuk kebijakan menyentuh langsung masyarakat.
Marindo meminta jajaran perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi naik harga bahan pokok. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran sesuai komoditas masing-masing. Dinas Pertanian, misalnya, bertanggungjawab pada komoditas pangan, seperti padi dan jagung, sementara Dinas Perkebunan menangani komoditas gula dan kopi.
Data Akurat Penting
Ia menyontohkan, harga gula tinggi beberapa waktu lalu harus segera direspons melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, Dinas Perdagangan juga memperkuat pengawasan pasar serta memantau perilaku konsumen dan distribusi barang.
Marindo menekankan, pentingnya menyusun neraca pangan daerah secara detail, mulai data produksi, luas lahan, lokasi produksi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan data rinci, pemerintah dapat mengetahui sediaan komoditas dan mengantisipasi potensi kurang pasokan yang dapat memicu naik harga.
“Data harus jadi dasar utama dalam mengambil kebijakan. Dengan data kuat, pemerintah dapat mengintervensi tepat, baik melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah, maupun langkah strategis lainnya,” ujarnya.
Marindo menambahkan, pemerintah juga perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah, sektor swasta, serta dukungan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Ia menegaskan, prinsip utama pemerintah ialah memastikan sejahtera masyarakat melalui terjangkau harga bahan pokok. Menurutnya, pengendalian inflasi berhasil tak hanya dari angka statistik, tapi kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Secara year on year (yoy), inflasi gabungan Provinsi Lampung April 2026 tercatat 0,53 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan inflasi month to month 0,55 persen. Kondisi ini menunjukkan inflasi Lampung masih terkendali.
Capaian itu melanjutkan tren positif pengendalian inflasi di Lampung beberapa tahun terakhir. Desember 2025, inflasi Lampung 1,25 persen, menjadi terendah se-Sumatra dan lebih rendah dari inflasi nasional 2,92 persen. Sebelumnya, inflasi Lampung Desember 2024 tercatat 1,57 persen dan Desember 2023 sebesar 3,47 persen.
Langkah Konkret
Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga April 2026 juga menunjukkan tren menurun, yakni minus 0,88 persen pada minggu kedua, minus 1,13 persen minggu ketiga, dan minus 1,18 persen minggu keempat.
Meski demikian, TPID tetap mewaspadai sejumlah komoditas menaik harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan sigaret kretek mesin.
Harga minyak goreng naik pengaruhi biaya kemasan meningkat akibat lonjakan harga plastik imbas konflik Timur Tengah. Sementara harga beras dan cabai merah naik terjadi seiring berakhir panen raya serta terbatas produksi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan tunda tanam.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, telah melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya memantau harga bahan pangan dan kebutuhan pokok di 15 kabupaten/kota, pasar murah dan Gerakan Pangan Murah, sidak pasar tradisional dan retail modern, hingga pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan.
TPID Lampung juga terus memperkuat ketahanan pasokan pangan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan pengadaan gabah petani lokal oleh Bulog. Hingga 7 Mei 2026, realisasi pengadaan gabah petani lokal mencapai 358,9 juta kilogram Gabah Kering Panen atau setara 183,6 juta kilogram beras.
Perwakilan BI Lampung, Fiskara Indawan menyampaikan, saat ini inflasi pangan masih jadi perhatian utama. Berdasarkan hasil analisis, beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir, masih menyumbang tekanan inflasi.
BI menilai tantangan pengendalian inflasi hingga akhir tahun masih cukup besar, terutama kelompok bahan makanan. Karena itu, BI bersama Pemprov Lampung terus memperkuat program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung sejahtera masyarakat.
Perkuat Koordinasi
Selain itu, BI juga telah memetakan daerah surplus dan defisit komoditas pangan di kabupaten/kota. Langkah ini agar distribusi pangan dapat lebih efektif dan pemerintah dapat segera mengintervensi ketika terjadi kurang pasokan di suatu wilayah.
BI berharap koordinasi bersama pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus kuat agar inflasi pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, Pemprov Lampung bersama BI turut menguatkan pertanian melalui implementasi Good Agricultural Practices, pengembangan pupuk organik cair, dukungan bed dryer, dan pengembangan sistem e-Horti sebagai early warning system untuk memantau potensi pasokan hortikultura.
Guna mendukung distribusi pangan lancar, Pemprov Lampung juga memperbaiki ruas jalan dan drainase, seperti Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Tengah, Mesuji hingga Kota Bandarlampung.
Tak hanya itu, penguatan kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah dalam menguatkan ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.
Pada aspek perlindungan masyarakat, pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai dan paket sembako kepada 719.220 keluarga penerima manfaat guna menjaga daya beli masyarakat.
Ke depan, TPID Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan intensifikasi pengawasan harga serta distribusi pangan, khususnya komoditas strategis yang berpotensi meningkat menjelang hari besar keagamaan dan perubahan musim.
Pemprov Lampung juga akan terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi Posko Inflasi Digital, serta penguatan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. (kmf)
