KALIANDA- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan memperkuat langkah antisipatif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/5/2026).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin kegiatan ini virtual. Rakor ini dari Lampung Selatan di Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sarpono, memaparkan perkembangan inflasi nasional pasca-Raya Idulfitri 2026 lebih terkendali dari periode lebaran tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Sarpono, secara umum laju inflasi pasca-Lebaran tahun ini tercatat lebih rendah dari momentum serupa lima tahun terakhir.
“Secara umum tingkat inflasi pasca-Lebaran lebih rendah dari momentum lebaran lainnya. Dalam lima tahun terakhir masih terjadi inflasi, kecuali Mei 2024 mengalami deflasi,” ujarnya.
BPS mencatat, inflasi nasional April 2026 berada pada angka 0,13 persen, lebih rendah pada Maret 2026 mencapai 0,41 persen.
Penurunan ini akibat pengaruh melemah harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Komoditas utama penyumbang deflasi pada April 2026 di antaranya daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, telur ayam ras dan tarif angkutan antarkota,” lanjut Sarpono.
Selain itu, secara kumulatif selama empat bulan pertama 2026, Indonesia sekali deflasi bulanan, yakni Januari 0,15 persen. Setelah itu, inflasi terjadi Februari 0,8 persen, Maret 0,41 persen, dan April 0,13 persen.
Dengan capaian itu, inflasi tahun kalender hingga April 2026 berada pada angka 1,06 persen, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama dalam empat tahun terakhir.
Partisipasi TPID Lampung Selatan dalam rakor ini jadi bagian upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan sediaan pasokan, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. (ptm)
