BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini juga dengan rangkaian pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Marindo Kurniawan menegaskan, pencanangan zona integritas ini jangan berhenti pada aspek seremonial semata, tapi harus mengimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.
“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, melainkan harus sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan lebih baik,” ujarnya.
Marindo juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian.
Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.
“Digitalisasi jadi kunci memastikan pelayanan akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga baik dan dapat diakses sistematis,” ujarnya.
Ia menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Karena itu, BKD harus mampu membangun percaya dan meningkatkan kualitas ASN.
“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik kian baik dan masyarakat percaya kepada Pemprov Lampung akan kiam kuat,” tegasnya.
Marindo menyebut, selama ini proses kepegawaian lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan baik dan transparan.
Pencanangan ini menjadi langkah nyata BKD Lampung mewujudkan birokrasi bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. (kmf)
