BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengintervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Begitu kata Marindo Kurniawan dalam rapat koordinasi pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemprov Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa mengukur dampaknya,” ujar Marindo Kurniawan.
Marindo menekankan, pentingnya integrasi program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia menyebut, seluruh program harus “keroyokkan” secara terpadu untuk meningkatkan sejahtera masyarakat dan menekan ketimpangan.
Aplikasi SIGER
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menjelaskan, DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin lebih akurat melalui pendekatan by name by address.
Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.
Ia menyebut, tingkat kemiskinan Lampung saat ini 9,66 persen atau sekitar 800.000 jiwa. Data itu menjadi dasar penting merancang kebijakan lebih tepat sasaran.
BPS juga mengenalkan aplikasi visualisasi data “SIGER” yang memungkinkan pemerintah daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil, wilayah, hingga karakteristik tertentu, seperti pendidikan dan kondisi perumahan.
“Data ini bukan sekadar angka, melainkan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan berdampak nyata. Jika intervensi mikro tepat, secara makro hasilnya juga akan baik,” katanya.
DTSEN-SIGER Solusi
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto menyoroti tantangan validitas data akibat inclusion error dan exclusion error. Ia menilai, DTSEN dan aplikasi SIGER jadi solusi memperbaiki kualitas data lewat verifikasi lapangan (ground checking).
Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih 28,8 persen. Karena itu, perlu penguatan peran operator desa memutakhirkan data, termasuk lewat pemberian insentif agar pembaruan data lebih akurat dan berkelanjutan.
Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menambahkan, terdapat sekitar 380.000 penerima manfaat PKH di Lampung dengan dukungan 1.549 pendamping pada 229 kecamatan. Proses pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ia juga melaporkan, ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah 71,28 persen dari total 145.279 keluarga.
Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat integrasi data dan pemutakhiran data berkala setiap triwulan. (kmf)
