BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Fokus utama mengarah pada implementasi strategi konsolidasi paket pengadaan dan optimalisasi sistem E-Purchasing sebagai instrumen kunci mencegah boros anggaran.
Begitu kata Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto, membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ di Gedung Pusiban, Selasa (28/04/2026).
Gubernur menekankan, transformasi digital melalui E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis menyiptakan proses pengadaan lebih cepat, terbuka, dan akuntabel.
“Langkah ini akan membantu kita bekerja lebih rapi, dan meminimalisasi potensi salah. Yang terpenting, memperkuat percaya publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah,” tegasnya.
Pemprov Lampung menaruh harapan kepada jajaran CPNS berlatar belakang keahlian bidang teknologi informasi. Mereka hadir sangat relevan mengakselerasi proses digitalisasi pengadaan yang kini menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem elektronik.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Budi Setiawan, melaporkan, agenda ini memberikan panduan teknis mengenai peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Narasumber kegiatan, Hernaning Rangga Dita Utama dari LKPP RI, memaparkan penting pemahaman batasan kewenangan guna menghindari risiko hukum.
Biro PBJ Lampung, Yusron menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam katalog serta prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri dan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.
Melalui konsolidasi pengadaan, tercipta efektivitas belanja yang sejalan prinsip Value for Money dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak maksimal bagi masyarakat Lampung. (kmf)
