BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi terukur dan mendukung program strategis nasional pada sektor perumahan.
Upaya pemprov ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
Hadir dalam rapat itu Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rapat itu juga sebagai bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga harga stabil dan meningkatkan sejahtera masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, pada minggu kedua April 2026, Lampung mencatatkan deflasi 0,88 persen. Penurunan ini pengaruh dari sejumlah komoditas utama, seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian ini menjadi indikasi positif atas efektivitas langkah mengendalikan inflasi secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Waspada Harga
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap waspada terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Tanggamus dan Pesawaran masuk 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga tertinggi di Sumatra, masing-masing 2,33 persen dan 1,24 persen.
Selain itu, Lampung Utara mengalami naik harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi.
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong kelompok makanan, minuman, tembakau, dan sektor transportasi.
Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras, masih menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga memerlukan langkah pengendalian yang berkelanjutan.
Menjawab tantangan itu, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan strategi pengendalian, antara lain melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, dan peningkatan produksi komoditas strategis.
Dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendorong cepat mengembangkan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare. Juga memanfaatkan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing 3.427 ton dan 1.300 ton.
Program Perumahan
Selain itu, upaya stabilisasi pasokan pangan juga melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Perum Bulog yang telah terealisasi 1.742 ton, serta distribusi Minyakita 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mempercepat distribusi minyak goreng ke pasar rakyat.
Tak hanya fokus mengendalikan inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hingga saat ini, Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 rumah dan meningkatkan kualitas 10.434 rumah. Usulan ini melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan dan menjadi bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni.
Pemprov Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan ini dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027, sehingga manfaatnya dapat secara luas masyarakat rasakan.
Dengan sinergi kuat, langkah konkret di lapangan, dan komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan sejahtera masyarakat melalui pembangunan inklusif dan berkelanjutan. (kmf)
