KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis potensi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Komitmen itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan, Rabu (11/3/2026).
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memaparkan capaian pembangunan Lampung Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tercatat mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada angka 5,28 persen dan nasional 5,11 persen.
“PDRB kita juga meningkat dari Rp60,32 triliun menjadi Rp65,66 triliun. Angka kemiskinan dan stunting berhasil kita tekan secara signifikan. Ini menjadi fondasi penting untuk melangkah menuju pembangunan tahun 2027,” ujar Egi.
Desa HELAU
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Salah satunya melalui pembangunan jalan sepanjang 270,9 kilometer, serta penguatan ekonomi desa melalui 260 Koperasi Desa Merah Putih mulai aktif menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Ke depan, kata Egi, arah pembangunan Lampung Selatan akan fokus pada pariwisata berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan antara lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi.
Salah satu program unggulan ialah pengembangan Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, Unggul) sebagai model desa wisata yang ramah lingkungan dan berdaya saing.
“Lampung Selatan adalah Beranda Sumatera. Kita memiliki potensi gunung dan pantai luar biasa. Melalui Desa HELAU, kita ingin pariwisata menjadi penggerak ekonomi masyarakat tanpa merusak identitas budaya maupun kelestarian alam,” jelasnya.
1.169 Usulan
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Saruhian menjelaskan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah berjalan sejak tingkat desa hingga kecamatan.
Dari proses tersebut, berhasil menghimpun 1.169 usulan masyarakat dari 17 kecamatan, serta 412 pokok pikiran DPRD yang telah melalui proses verifikasi secara teknokratis.
“Seluruh usulan ini menjadi dasar merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” kata Aryan Saruhian.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi kuat harus berjalan seiring tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel.
“Kolaborasi tanpa integritas tak akan menghasilkan kinerja dan percaya publik tinggi. Setiap tahapan perencanaan harus menjunjung prinsip good governance: transparan, akuntabel, dan taat aturan,” tegas Jihan. (kmf)
