Lamsel Betik, Solusi Bupati Egi Atasi Potongan Bansos

Bupati Egi menghadiri Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Lamsel 1447 H/2026 M di Masjid Darul Ulum, Desa Tanjung Agung, Katibung, Jumat (27/2/2026). (Diskominfo Lamsel)

KATIBUNG- Di tengah merebak isu pemotongan bantuan sosial (bansos) yang sempat viral dan meresahkan masyarakat, Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama, mengenalkan Program Lamsel Betik.

Program Betik, akronim dari Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi, ini sebagai langkah konkret untuk memastikan masyarakat menerima hak secara utuh tanpa potongan.

Bupati Egi menyampaikan program itu saat Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Lamsel 1447 H/2026 M di Masjid Darul Ulum, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Jumat (27/2/2026).

“Terkait bansos, kini lagi banyak informasi pemotongan bantuan. Untuk itu, bersama inspektorat tahun ini kami punya program Lamsel Betik yang akan segera meluncur,” ujarnya.

“Bapak/ibu mengalami kejadian, harusnya menerima hak 100 persen tapi ada potongan, silakan lapor, akan kami tindaklanjuti. Kami juga bekerja sama dengan kejaksaan,” tegas Egi.

Melalui Program Lamsel Betik, pemerintah daerah menegaskan komitmen menyiptakan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel.

Program ini juga membuka ruang pengaduan masyarakat yang merasa hak tak penuh dan memperkuat pengawasan lintas sektor.

Egi menekankan penting kolaborasi seluruh elemen, mulai dari kepala desa, camat, hingga masyarakat, dalam mengawal distribusi bansos agar tepat sasaran dan bebas praktik ilegal.

“Tolong sama-sama kita pertahankan kebaikan ini, kita layani dengan hati, kita monitor bersama. Camat juga bantu monitor. Kita bergandengan tangan mewujudkan Lamsel maju,” ujarnya.

Selain mengenalkan program antikorupsi, Safari Ramadan juga menjadi momentum refleksi Bupati Egi dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Tepat pada 20 Februari 2026, keduanya genap setahun memimpin Kabupaten Lamsel.

Menurutnya, berbagai capaian selama setahun terakhir merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran perangkat daerah, DPRD, Forkopimda, hingga instansi vertikal lainnya.

“Selama satu tahun terakhir kami berupaya maksimal memenuhi janji kampanye dan aspirasi masyarakat. Saya tak bekerja sendiri. Hasil kerja setahun ini ialah hasil kolaborasi,” katanya. (Kmf)

Related posts

Leave a Comment