BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memulai tahapan menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, membuka kegiatan itu di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).
Marindo Kurniawan menekankan, forum ini merupakan wadah strategis menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.
”Tugas utama pemerintah ialah mewujudkan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” kata Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.
Namun, kata ia, pengalaman menunjukkan, bahwa salah satu titik lemah birokrasi ialah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dengan dinamika tantangan atau pembangunan terjadi di masyarakat.
Ia mengatakan, arah pembangunan Lampung 2027 fokus sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan mencapai visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.
”Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya,” katanya.
Terkait indikator makro ekonomi, Pemprov Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung mencetak sejarah dengan angka single digit, yakni 9,66%.
Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan masih berpusat di wilayah perdesaan.
Enam Poin
Menjawab tantangan itu, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan 2027, yaitu:
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.
2. Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi mulai dari desa dengan skala kecil.
3. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan, terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.
4. Dukungan program makan bergizi gratis bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil serta menggerakkan ekonomi lokal. Tak hanya meningkatkan gizi masyarakat tapi juga mencyptakan perputaran ekonomi besar.
5. Mewujudkan pendidikan lebih baik, tak hanya transfer pengetahuan tapi juga membentuk karakter sehingga setiap anak di Lampung mendapatkan hak atas pendidikan berkualitas.
6. Meningkatkan layanan kesehatan berkualitas dan merata seluruh masyarakat Lampung. Selain itu, juga menyiptakan Lampung bebas stunting.
Pemprov Lampung berharap RKPD 2027 menjadi pondasi kuat bagi mempercepat pembangunan inklusif di Bumi Lampung. (kmf)
