KALIANDA- Kunjungan kerja Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, ke Lampung Selatan (Lamsel) momentum strategis pemerintah daerah menunjukkan arah pembangunan, terutama menguatkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lamsel, Jumat (13/2/2026).
Ahmad Muzani mengapresiasi fokus pembangunan Lamsel karena konsisten mengarah pada sektor strategis berbasis masyarakat.
Menurutnya, pertanian, pariwisata, dan UMKM merupakan fondasi ekonomi rakyat yang perlu terus diperkuat secara berkelanjutan.
Ia menilai Lamsel berpotensi besar berkembang menjadi kekuatan ekonomi di Provinsi Lampung bila mengelola dengan pendekatan kolaboratif dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya melihat Lamsel memiliki potensi besar. Jika mengelola dengan konsisten dan kolaboratif, daerah ini bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Lampung,” ujar Muzani.
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama menegaskan, pembangunan tak sekadar bersifat seremonial, tapi harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pertanian harus mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, pariwisata membuka lapangan kerja, serta UMKM naik kelas dan lebih kompetitif,” kata Egi.
Bupati Egi juga mengenalkan inovasi Virtual Tour 360 sebagai bagian strategi promosi investasi dan pariwisata berbasis digital.
Langkah ini, kata Egi, penting memperluas jangkauan promosi daerah di tengah perkembangan teknologi dan persaingan antarwilayah menarik investor maupun wisatawan.
“Era sekarang, promosi tak cukup hanya cara konvensional. Kami memanfaatkan teknologi agar potensi Lamsel bisa dilihat lebih luas, baik investor maupun wisatawan,” katanya.
Kekuatan Lampung Selatan, kata ia, terletak pada potensi lokal beragam, termasuk dekat geografis dengan kawasan Gunung Anak Krakatau, yang menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan daerah.
“Kami optimistis, dukungan pemerintah pusat dan sinergi semua pihak, Lamsel bisa tumbuh lebih cepat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Egi.
Kunjungan Ketua MPR itu menegaskan penting kolaborasi pusat dan daerah memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan berkelanjutan, sejalan arah kebijakan pembangunan nasional. (Kmf)
