BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan ini menandai mulai Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Marindo Kurniawan menegaskan, audit BPK merupakan siklus tahunan krusial untuk memastikan tata kelola keuangan daerah sesuai regulasi.
Sekdaprov meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif dan kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Saya minta seluruh OPD, terutama BPKAD dan Biro Umum, bersiaga dan kooperatif. Segera harus siapkan data untuk tim pemeriksa butuhkan agar proses ini lancar demi mempertahankan kualitas laporan keuangan kita,” ujarnya.
Ia menekankan, percepatan tindak lanjut terhadap temuan-temuan sebelumnya penting guna meminimalisasi nilai materialitas yang dapat mempengaruhi opini laporan keuangan.
Kepala BPK RI Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan, pemeriksaan interim ini bertujuan, yaitu memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.
Selain itu lanjut Nugroho, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern melalui test of control, menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menguji substantif pada akun-akun tertentu (test of detail balance sheet).
Adapun menjadi fokus utama pemeriksaan kali ini meliputi pengelolaan Kas Daerah, Kas BLUD, dana BOS, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga capaian Pendapatan Asli Daerah.
Pemeriksaan interim ini selama 31 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 14 Maret 2026.
BPK berharap komunikasi efektif dapat terjalin antara tim pemeriksa dan entitas agar pihak terkait dapat memahami dan menindaklanjuti secara tepat hasil pemeriksaan. (kmf)
