BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memaparkan capaian strategis dan tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI.
Pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026) ini, Pemprov Lampung berkomitmen menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mewakili Gubernur Lampung, melaporkan, Rasio Elektrifikasi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.
“Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok,” katanya.
Bani berharap dukungan Komisi XII DPR menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud
”Hambatan utama kami ialah pemasangan jaringan melintasi kawasan hutan dan konservasi, seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujarnya.
Maksimalkan Geothermal
Selain pemukiman, Pemprov Lampung saat ini fokus ialah produktivitas ekonomi melalui program Listrik Masuk Sawah.
Program Listrik Masuk Sawah ini menjadi solusi konkret bagi petani sulit dapat solar untuk pompa air dan menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, menyoroti Lampung berhasil melampaui target nasional pada sektor energi bersih.
Saat ini, kata Febrizal Levi, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah 36%, jauh di atas rata-rata nasional yang baru 14-18%.
”Target kami pada 2032 adalah bauran EBT 40% dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW,” katanya.
“Fokus utama kami ialah maksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau, dan pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” kata ia lagi.
Andalkan Sumsel
Febrizal berharap PLN sebagai off-taker dapat memberikan skema harga kompetitif bagi pengembang EBT sehingga potensi besar energi bersih di Lampung dapat tergarap maksimal.
“Investasi EBT ini sangat bergantung kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” ujarnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti pasokan listrik Lampung masih mengandalkan suplai 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatra Selatan (Sumsel).
Menurut Sugeng, dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Wajib hukumnya bagi negara menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” ujarnya.
Selain soal keandalan, Komisi XII mengapresiasi langkah inovatif PLTU Tarahan menerapkan teknologi co-firing biomassa 12,5%. Langkah ini sejalan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement mencapai Net Zero Emission.
Potensi Lampung
Sugeng mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi EBT, khususnya panas bumi (geothermal) di Lampung, yang berpotensi hampir 1 GW.
Lampung, kata ia, memiliki kekayaan panas bumi dengan potensi mencapai 800 MW. Geothermal itu ramah lingkungan dan tak merusak air tanah.
“Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung andal dan tak biarpet lagi,” katanya.
Guna menekan defisit anggaran akibat impor BBM mencapai 1 juta barel per hari, DPR juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik.
Hal ini dapat menyiptakan efisiensi energi nasional dan meningkatkan rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen. (kmf)
