SRAGI- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan resmi mulai.
Sragi menjadi kecamatan pertama Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lampung Selatan Tahun 2027, Senin (2/2/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan, Supriyanto, mewakili Bupati Lampung Selatan, membuka kegiatan itu di Balai Desa Bandar Agung.
Camat Sragi, Wayan Susana memaparkan gambaran umum wilayah Kecamatan Sragi seluas 9.273 hektare dan jumlah penduduk 36.017 jiwa.
Dia menyampaikan, sepanjang tahun 2025, Sragi mencatat sejumlah capaian positif berbagai sektor.
Inovasi
Salah satunya melalui inovasi Pesona Sragi 3 yang meraih juara 3 ajang Linda Lamsel 2025. Inovasi ini efektif memangkas antrean pelayanan BPJS dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
Sektor pertanian, Sragi juga tetap menjadi salah satu lumbung pangan daerah. Produksi padi di Sragi mencapai 40,9 juta ton dan jagung 31 juta ton per tahun.
“Kami juga meraih juara 2 taat bayar Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kabupaten. Desa Sumbersari mencatatkan realisasi pajak hingga 100 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Wayan Susana turut menyampaikan sejumlah usulan strategis 2027, salah satunya terkait kondisi Gedung Kantor Kecamatan dan Aula sudah tak layak.
Ia menyebutkan, Gedung Kantor Kecamatan dan Aula tersebut belum pernah mendapatkan rehabilitasi total sejak pembangunan tahun 2000.
Kontrak Moral
Sekdakab Supriyanto menegaskan, arah pembangunan daerah ke depan harus berorientasi jangka panjang dengan menjaga seimbang antara pengembangan wilayah pesisir dan sektor pertanian.
“Arah pembangunan harus tegas, terukur, dan selaras tema pembangunan tahun ini, yaitu Percepatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa,” tegas ia.
Supriyanto mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan budaya Desa Helau melalui semangat ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah).
Sekdakab menekankan, Musrenbang bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan harus inklusif, melibatkan perempuan dan pemuda agar memberikan efek berganda bagi perekonomian.
“Usulan harus selaras kemampuan keuangan daerah, namun tetap memprioritaskan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya. (Kmf)
