BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan strategis sektor infrastruktur tahun 2026.
Sepakat itu sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih progresif dan berkelanjutan.
Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan ini juga menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir.
Dari berbagai topik pengawasan, BPKP menyoroti isu paling relevan dengan fokus pembangunan Pemprov Lampung, yakni infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Setiap enam bulan kami menyampaikan wrap-up hasil pengawasan. Banyak sektor kami awasi, namun kali ini fokus pada infrastruktur dan pangan di sektor pertanian karena paling berdampak langsung ekonomi Lampung,” ujar Agus.
Rekomendasi BPKP
BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi, hingga penguatan tata kelola. Pembenahan pada titik-titik itu menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung lebih progresif.
BPKP juga akan menuangkan sejumlah rekomendasi strategis dalam laporan pengawasan, yang mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, serta hilirisasi pembiayaan dan praktik tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi komprehensif, mulai dari hulu pertanian, pasar panen, hingga hilirisasi pembiayaan dan tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.
Agus menyampaikan, tahun 2025 BPKP fokus mengawasi sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Lalu, lanjut ia, tahun 2026, pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan komitmen Pemprov Lampung memajukan pembangunan infrastruktur.
“Pada 2025 fokus kami pada pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan pada infrastruktur, dan Sekda sangat mendukung langkah ini,” tambahnya.
Mitra Pemerintah
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut baik dukungan dan peran aktif BPKP mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, pengawasan efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan tepat sasaran, efisien, serta berdampak nyata bagi perekonomian Lampung.
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP berperan strategis memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas program pembangunan, dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Melalui pendampingan dan pengawasan berbasis risiko, BPKP menjadi mitra utama pemerintah daerah mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. (adpim)
