PESIBAR- Asisten III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Gunawan, M.Si., mengikuti rapat percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov, dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Gunawan mengikuti rapat itu melalui zoom meeting dari ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (17/11/2025).
Tampak ikut mendampingi Asisten III dalam kegiatan itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P.
Menurut Gunawan, rapat tersebut membahas perkembangan realisasi APBD dan membahas terkait strategi percepatan menjelang penutupan tahun anggaran.
Poin-poin menjadi kesimpulan rapat itu, yakni Kemendagri menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah secara nasional hingga pertengahan November tahun ini menurun. Rata-rata realisasi pendapatan daerah yaitu kinerja masih berada di bawah capaian akhir tahun ebelumnya.
Kondisi itu menuntut pemerintah daerah mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan memastikan penyaluran transfer pusat berjalan tepat waktu.
“Untuk Pesibar, realisasi pendapatan mencapai kurang lebih 78 persen, berada sedikit di atas rata-rata nasional dan masuk kategori aman,” kata Asisten III.
Selanjutnya, serapan belanja daerah secara nasional juga masih rendah. Kemendagri menegaskan, belanja daerah harus menjadi perhatian utama karena rata-rata belanja provinsi 64,43 persen, rata-rata belanja kabupaten/kota 63–64 persen, masih banyak daerah berada di bawah 60 persen.
“Dalam poin ini Pesibar menjadi salah satu daerah perlu percepatan, dengan realisasi belanja sekitar 53 persen, sehingga butuh langkah konkret dalam waktu dekat,” kata ia lagi.
Terkait belanja modal, kata ia, Kemendagri meminta agar menjadi fokus percepatan. Karena itu, daerah memprioritaskan menyelesaikan pekerjaan fisik, pengadaan barang dan jasa yang tertunda, program pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi.
“Kemendagri meminta agar belanja modal tak menumpuk pada minggu terakhir Desember karena berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas,” jelasnya.
Selain itu, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah wajib mengevaluasi internal mingguan. Di antaranya memonitor mingguan realisasi fisik dan keuangan, memberikan penegasan kepada OPD mengalami deviasi tinggi, mengoptimalkan peran Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk pengendalian, dan mempercepat proses tender dan pengadaan barang/jasa.
“Pesibar berkomitmen mempercepat belanja agar 31 Desember 2025 mampu mencapai target minimal 80, menuntaskan pekerjaan fisik strategis,” ujarnya
Selain itu, lanjut ia, Pesibar juga memperkuat koordinasi OPD melalui rapat evaluasi mingguan, mengawal prioritas pembangunan daerah termasuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pelayanan.
Kemendagri, terang Gunawan, meminta setiap daerah menjaga dan meningkatkan Opini WTP, nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas.
Pesibar sendiri menegaskan akan menjadikan realisasi APBD sebagai instrumen penting dalam mendukung perbaikan tatakelola dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Dari rapat ini Pemkab Pesibar menetapkan langkah tindak lanjut, yaitu menggelar rapat percepatan realisasi APBD secara mingguan bersama seluruh OPD, mengoptimalkan penyerapan belanja modal,” jelasnya.
Terutama, kata ia, pekerjaan fisik 2025, melaksanakan Pengadaan Dini (Early Procurement) tahun 2026, mengawal pendapatan daerah, terutama optimalisasi PAD melalui sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan pajak tambak udang, dan mengamankan capaian indikator tata kelola pemerintahan sesuai instruksi Presiden dan Mendagri.
“Pemkab Pesibar berkomitmen penuh melaksanakan langkah-langkah percepatan dan memastikan pembangunan optimal menuju Pesibar Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan,” pungkasnya. (kmf)
