BANDARLAMPUNG- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung berkomitmen mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Dukungan Fraksi PKS itu dalam upaya menyehatkan, menata, dan menguatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kian transparan, akuntabel, dan menguntungkan bagi pembangunan daerah serta sejahtera 9 juta masyarakat Lampung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan hal itu usai rapat internal fraksi, Senin (20/10/2025).
Rapat internal itu juga turut hadir anggota Fraksi yang kini memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, anggota Fraksi PKS terlibat sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini ialah bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah membenahi BUMD di Lampung berjalan dengan prinsip tata kelola baik, efisien, dan bernilai tambah ekonomi daerah.
Ia menegaskan, Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD ialah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita ingin BUMD tak hanya bertahan, tapi juga bermanfaat ekonomi nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade dalam keterangan tertulisnya.
Benahi BUMD
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkaitan dengan BUMD harus berposisi sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah.
BUMD, lanjut Ade, tak cukup hanya sehat administratif, tapi juga produktif, menghasilkan untung yang berkontribusi pendapatan asli daerah, serta berdampak meningkatkan layanan publik dan sejahtera warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses membahas raperda terkait BUMD berdasar pada tata kelola baik, prinsip hati-hati, serta orientasi pelayanan publik dan untung bermanfaat bagi pembangunan Lampung,” katanya.
Menurutnya, pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, melainkan juga penajaman fungsi ekonomi daerah.
Kawal BUMD
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk menguatkan posisi ekonomi Lampung, terutama konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar-BUMD, baik dalam maupun luar daerah, harus melalui kajian matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan sejahtera rakyat,” kata ia lagi.
Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza menjadi entitas sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza ialah peluang menghadirkan tata kelola BUMD bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan sehat dan bermanfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung. (rls)
