BANDARLAMPUNG- Wali Kota Bandarlampung, Hj. Eva Dwiana (Bunda Eva), menandatangani komitmen bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025).
Kerja sama itu terkait melaksanakan dan mengiplementasikan Penurustamaan Gender, Perencanaan Anggaran Responsif mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) Melalui Desa Tapis Provinsi Lampung dan Peningkatan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak 2025-2030.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menekankan, penting peran perempuan dan anak dalam pembangunan nasional.
Dia menjelaskan, perempuan, yang hampir separuh populasi Indonesia, harus maju dan berpartisipasi secara setara agar pembangunan sumber daya manusia dapat maksimal.
Begitu pula anak-anak, yang jumlahnya mencapai sepertiga populasi, harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan menjadi generasi penerus aandal.
Menteri Arifah mengidentifikasi lima faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu kondisi ekonomi, pola asuh, penggunaan gadget, lingkungan sosial, pernikahan usia anak.
Sebagai respons, Kementerian PPPA menjalankan beberapa program utama, termasuk RBI, Call Center 129 untuk layanan pengaduan kekerasan, dan Satu Data Anak Perempuan Desa.
Berdasarkan data dari Simfoni PPA, hingga September 2025 tercatat 586 kasus kekerasan di Lampung, dengan 86% korban ialah perempuan dan 72% ialah anak-anak.
Meski demikian, Menteri Arifah mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Lampung menjadi 4,87% pada tahun 2024, yang lebih rendah berbanding rata-rata nasional.
Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Menteri berharap terjalin sinergi lebih kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan inklusif, responsif gender, ramah anak, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (*)
