BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ini karena gubernur agresif dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah defisit anggaran Pemprov Lampung.
Menurut Yozi, berbagai kebijakan telah gubernur gulirkan, mulai program pemutihan pajak, menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat menarik investor, hingga mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung.
Selain itu, sebut ia, gubernur juga aktif menggerakkan peran BUMD dan memudahkan akses perizinan investasi sebagai stimulus meningkatkan ekonomi daerah.
“Etos kerja Gubernur terlihat masif, tapi sayang kinerja perangkat daerah di bawahnya tak mengimbanginya. Ini saatnya gubernur mengevaluasi serius terhadap OPD berkaitan langsung meningkatkan PAD,” tegas Yozi, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, dengan terbatas kewenangan Pemprov Lampung, misalnya sektor tambang yang hanya berwenang pada galian nonmineral, membutuhkan akselerasi dan inovasi maksimal.
Apalagi, tegas Yozi, Lampung memiliki potensi besar sektor tambang galian nonmineral.
“Saya minta dinas terkait maksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD, karena faktanya banyak tambang ilegal justru merugikan daerah. Dinas terkait harusnya merangkul dan memudahkan perizinan mereka,” ujarnya.
Yozi menegaskan, Komisi III akan mengetatkan fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya sektor-sektor strategis yang berkontribusi PAD, termasuk BUMD.
Yozi juga berharap media massa dapat berperan aktif memberikan catatan kritis terhadap capaian dan kelemahan OPD terkait.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” ujarnya.
“Saya yakin target meningkatkan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja gubernur,” katanya. (R)
