BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, minggu kedua September 2025 tercatat 13 provinsi naik IPH, sementara itu 23 provinsi menurun berbanding bulan sebelumnya. Sedangkan 2 provinsi lainnya, yaitu Lampung dan Papua Pegunungan, harga-harga tercatat relatif stabil.
Kepala BPS mengajak seluruh daerah memberi perhatian beras dan minyak goreng yang pada minggu kedua September berada di level harga tinggi.
“Kedua komoditas (beras dan minyak) ini walau tingkat naik IPH kecil, level harganya sudah tinggi dan perlu menjadi perhatian kita bersama karena konsumen membayar dengan level harga. Jadi, level hargalah yang konsumen rasakan,” ujar Kepala BPS.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga konsistensi dalam mengendalikan harga beras di pasar.
“Kepala daerah dan teman semua di daerah tak cepat berpuas diri. Ketika harga beras turun sedikit, kegiatan operasi pasar bersama Bulog atau kegiatan mendukung lainnya jangan sampai terhenti. Upaya ini harus terus secara rutin,” harapnya.
Saat ini tercatat 93 daerah dalam 2 – 3 minggu terakhir tak menurun harga beras. Tomsi meminta Bulog bersama pemerintah daerah meningkatkan volume operasi pasar dan meluaskan jangkauan pangan murah.
Di kesempatan yang sama, juga menggelar Rapat Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengungkapkan, inti tata kelola kependudukan ialah menjaga keseimbangan populasi, antara jumlah penduduk/SDM dengan dunia usaha. Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat 192 juta penduduk usia produktif (14 – 65 tahun).
“Ketika ada umur produktif harapannya negara, pemerintah hadir, lalu memberi peran yang sama dalam hal ini ialah kesempatan kerja,” kata Menteri Wihaji.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah melalui OPD masing-masing mengerjakan berbagai langkah yang menjadi kunci dalam tata kelola kependudukan menuju Indonesia maju. Di antaranya:
1. Seluruh penduduk harus menempuh wajib belajar 12 tahun.
2. Seluruh penduduk harus memiliki keterampilan/kompetensi profesi.
3. Seluruh penduduk harus memiliki pekerjaan (sebagai job creator maupun job seeker).
4. Tersedia investasi dan lapangan kerja yang mencukupi.
5. Seluruh penduduk harus berkontribusi terhadap pajak penghasilan.
6. Penduduk mendapat perlindungan sosial (kesehatan dan jaminan hari tua) secara universal. (kmf)
