KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan, program bantuan pangan dari pemerintah bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata negara hadir menjaga stabilitas pangan dan melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.
Begitu penegasan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, pada peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli 2025 di Kantor Bulog Cabang Kalianda, Selasa (22/7/2025).
“Ini bukan acara biasa, melainkan ini ikhtiar konkret menjaga stabilitas pangan dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Bantuan pangan ini ialah benteng sosial,” tegas Egi.
Bupati Egi juga menyoroti dampak ekonomi global belum penuh pulih, menjadikan isu pangan tak hanya soal logistik tapi menyangkut kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pangan Nasional, 106.415 keluarga di Lampung Selatan sebagai penerima bantuan pangan pada 2025, turun dari 118.916 keluarga pada 2024.
“Penurunan ini menunjukkan proses pendataan kita kian akurat dan tepat sasaran. Kami pastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk menerima bantuan ini,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan Presiden RI menetapkan kebijakan ini sangat relevan karena pangan ialah kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan hanya soal perut. Ini ialah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara melindungi rakyat. Dengan semangat Bismillah BISA, mari kita wujudkan sejahtera dan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Pimpinan Bulog Cabang Pembantu Kalianda, Fedrial Farhan, mengatakan, bantuan pangan ini berasal dari cadangan beras pemerintah dan kepada 106.415 keluarga penerima manfaat (KPM) di 17 kecamatan di Lampung Selatan.
“Penyaluran bulan ini mencakup alokasi Juni dan Juli, sehingga setiap KPM menerima 20 kilogram beras langsung,” jelas Farhan.
Farhan juga melaporkan, hingga saat ini, Bulog telah menyerap lebih dari 55.000 ton gabah, dengan cadangan beras 24.000 ton, berkat dukungan penuh Bupati Lampung Selatan.
“Kami pastikan stok cukup dan penyaluran langsung ke penerima tanpa biaya alias gratis,” tandasnya.
Program ini menggunakan data resmi Kementerian Sosial melalui sistem DTSEN dan dikoordinasikan dengan Badan Pangan Nasional. (kmf)
