LAMPUNG TENGAH, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah, Selasa (15/7/2025).
Gencarkan bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung, khususnya keuangan syariah dan pasar modal, dengan sasaran utama Anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat Lampung Tengah.
Inisiatif ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 85,5% tahun 2025 dan 97,2% tahun 2045.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan penting edukasi keuangan sebagai fondasi mandiri dan sejahtera.
“Program Gencarkan ialah langkah nyata dan strategis membangun masyarakat melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak mengambil keputusan ekonomi,” ujarnya.
Dia menyoroti peran strategis ibu-ibu PKK mengelola keuangan keluarga. Dengan paham pasar modal, masyarakat dapat berinvestasi aman, menghindari investasi ilegal, dan menumbuhkan budaya menabung.
Jihan menegaskan, peran ibu rumah tangga mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan menyiapkan masa depan anak-anak ialah kunci berhasil membangun ekonomi tingkat rumah tangga.
Tingkatkan Literasi
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan, transformasi digital meningkatkan aksesibilitas dan daya saing sektor keuangan.
“Meluas aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkat daya saing sektor keuangan Indonesia ialah dua potensi dampak positif paling signifikan transformasi digital,” jelasnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, literasi keuangan nasional 66,46% dan inklusi 80,51%. Literasi keuangan syariah 43,42% dengan inklusi 13,41%, sementara literasi pasar modal 17,78% dengan inklusi 1,34%.
“Data ini menunjukkan perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami layanan keuangan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas agar masyarakat tak hanya menggunakan layanan keuangan tapi juga memahami dengan baik.
“Ini penting melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurang paham produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” ujarnya. (kmf)
