KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan (Lamsel) melakukan exit meeting bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2024).
Kegiatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lamsel itu, menjadi bagian rangkaian pendampingan dan evaluasi BPKP terhadap langkah-langkah mengendalikan inflasi telah Pemkab Lamsel lakukan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Intji Indriati, menekankan, sinergi lintas sektor penting dalam menghadapi tantangan inflasi.
“Masukan dari BPKP jadi bekal penting bagi kami merumuskan kebijakan lebih tepat sasaran,” kata Intji Indriati.
Dia menyampaikan, exit meeting ini juga merupakan langkah awal dari proses evaluasi yang penting.
Intji berharap, melalui forum itu, pihaknya dapat berkomunikasi produktif dengan BPKP untuk mengidentifikasi akar masalah inflasi di Lamsel.
Sebagai bentuk komitmen nyata, dia mengatakan, Pemkab Lamsel telah melaksanakan berbagai upaya strategis.
Antara lain menguatkan cadangan pangan strategis melalui sinergi berbagai sektor, optimalisasi rantai distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok.
“Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengetahuan harga, serta pemberdayaan kelompok tani dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Tentunya, melakukan terus evaluasi agar menerapkan kebijakan lebih efektif,” jelasnya.
Perwakilan BPKP Lampung, Mohammad Insanudin, berkata, pengawasan pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat. BPKP kini bertugas turut mengawal proses pembangunan sejak awal.
“Presiden mengamanatkan agar BPKP hadir sejak perencanaan hingga pelaksanaan program, bukan hanya memeriksa di akhir. Ini penting agar masyarakat bisa benar-benar mersakan hasilnya,” kata Insanudin.
Dia juga mengatakan, hasil pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Dewan Ekonomi Nasional sebagai dasar menyusun rekomendasi kebijakan Presiden. (Nsy)
