BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sejak awal terjadi banjir di sejumlah wilayah Provinsi Lampung pada 22 Februari 2025, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur (Wagub), Jihan Nurlela, bergerak cepat menanggulangi dampak bencana dan menyusun langkah solusi jangka panjang.
Meski tengah menjalankan tugas retreat di Magelang, Gubernur Mirza tetap aktif memantau perkembangan situasi banjir. Gubernur terus berkoordinasi dengan Wagub dan memberikan arahan strategis kepada perangkat daerah terkait.
Di bawah arahan langsung Gubernur Mirza, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung menangani sedimentasi di aliran sungai guna mengurangi risiko banjir lebih lanjut.
Selain itu, Dinas BMBK Provinsi Lampung mengerahkan alat berat guna mengatasi tumpukan sampah menyumbat saluran utama di Bandarlampung. TNI dan Polri juga saling bersinergi turut menangani pascabanjir.
Gubernur Mirza juga mengajukan permohonan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diharapkan dapat secara cepat dan efektif meminimalkan dampak bencana terjadi di wilayah Lampung.
Wagub Jihan Nurlela turun langsung ke lokasi terdampak banjir, meninjau posko kesehatan, memastikan kesiapan alat berat, serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.
Selain itu, merespon secara cepat, Wagub Jihan menggelar Rapat Percepatan Penanganan Banjir di Kantor BPBD Lampung pada 23 Februari 2025.
Hasil rapat itu, Gubernur Mirza menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari di Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Nomor: G/160/VI.08/HK/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Adanya status tanggap darurat ini, langkah menanggulangi banjir kian intensif dan masif melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait.
Wagub Lampung bersama sejumlah Kepala OPD terkait, seperti Kepala BPBD Rudy Syawal, Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Budi Darmawan, Kadis Kominfotik Achmad Syaifulloh dan pejabat lainnya, meninjau langsung lokasi banjir, guna memastikan menangani dampak banjir dan pelayanan kesehatan berjalan optimal, Selasa (25/2/2025).
Pemprov Lampung juga telah menangani banjir bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandarlampung pada kesempatan pertama pascaterjadi bencana.
Khusus di Bandarlampung, terdapat 3 korban meninggal dunia, Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah memberikan bantuan Rp15 juta kepada keluarga korban.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menangani banjir di Lampung, Presiden RI melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menyalurkan bantuan sosial Rp2,1 miliar. Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyerahkan bantuan itu di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Senin (24/2/2025). Adapun rinciannya, Rp1,495 miliar untuk buffer stock logistik tingkat provinsi, sementara Rp613 juta untuk bantuan logistik tanggap darurat di Bandarlampung.
Upaya cepat dan terukur ini mencerminkan komitmen Pemprov Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder dalam memastikan keselamatan masyarakat serta mendukung program pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.
Selain itu, berbagai langkah dan kebijakan strategis yang diambil menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela.
Sinergi dan kolaborasi Pemprov Lampung bersama Kabupaten/Kota serta lembaga terkait menghadapi bencana alam menjadi kekuatan dan kunci berhasil menangani banjir di Lampung.
Dengan cepat dan sigap, para pemimpin daerah mengambil langkah kebijakan strategis yang menunjukkan komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Lampung.
Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Nurlela bertekad terus mengawal proses pemulihan dan memastikan masyarakat berdampak mendapatkan bantuan serta solusi berkelanjutan. (kmf)
