BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin, mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Persiapan Angkutan Lebaran 2025 secara virtual di Command Center Lt.2, Senin (17/2/2025).
Rakor itu juga membahas persiapan angkutan lebaran 2025 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebagai langkah preventif mengantisipasi lonjakan arus mudik dan arus balik lebaran 2025.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, Presiden mengapresiasi semua, khususnya pemerintah daerah (pemda), karena Inflasi pada Januari sebagaimana rilis BPS year on year 0.76 persen, salah satu inflasi terendah di Indonesia.
Namun, Tito Karnavian mengatakan, inflasi dari month on month menurun atau deflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari 0.44 persen menjadi – 0.76 persen.
Penyumbang terbesar deflasi ini pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan rumah tangga yang berkontribusi inflasi -1,44 persen. Hal ini menjadi pemicu salah satu kebijakan diskon 50 persen listrik di bawah 2200 watt bagi masyarakat tak mampu oleh pemerintah pada Januari dan Februari 2025.
Disparitas Harga
Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Satistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan, tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga minggu ke-2 Februari 2025.
BPS mengingatkan agar mewaspadai harga beberapa komoditas naik akibat permintaan tinggi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, seperti daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan.
Pudji Ismartini memaparkan, perkembangan beberapa komoditas mempengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga periode minggu ke-2 Februari 2025, yaitu cabai merah, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, bawang putih, beras, telur ayam ras dan daging sapi.
Terkait disparitas harga antardaerah, Deputi III Kantor Staf Presiden, Edi Priyono, menyampaikan, komoditas beras medium mengalami disparitas 14,01 persen (sedang), gabah kering panen tingkat petani 25,13 persen (tinggi), bawang putih 19,47 persen (tinggi), dan minyakita 4,68 persen (rendah),
Lalu, lanjut ia, jagung tingkat peternak 38,82 persen (tinggi), telur ayam ras 21,07 persen (tinggi), cabai rawit merah 22,93 persen (tinggi), cabai merah besar 42,96 persen (tinggi), daging sapi 25,44 persen (tinggi), gula pasir curah 9,72 persen (rendah), dan daging ayam ras 19,73 persen (tinggi).
Stabilisasi dan Stok
Menyikapi harga minyak goreng Minyakita saat ini berada di atas Harga Eceran Tertiggi (HET) yang telah pemerintah tetapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya stabilisasi dan percepat distribusi Minyakita.
Kemendag telah melakukan beberapa upaya, antara lain droping stok ke pasar-pasar menjual di atas HET untuk menurunkan harga Minyakita dalam kisaran HET dan berkoordinasi dengan produsen, distributor dan stekeholder untuk mengawasi rantai distribusi agar tak panjang.
Dalam upaya mengamankan produksi pertanian, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menuturkan, upaya kementerian pertanian, khususnya komoditas disparitas dan harga tinggi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Untuk memastikan sediaan bahan pangan tingkat nasional, Badan pangan Nasional, Nita Yulianis, mengatakan, proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-Desember 2025 aman, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Kemenhub Siap
Kemudian, terkait kesiapan angkutan lebaran 2025, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan, kemenhub siap melaksanakan dan menyelenggarakan angkutan lebaran 2025.
Dudy mengatakan, berdasarksn evaluasi penyelenggaraan Nataru 2024/2025 berjalan lancar, perkiraan puncak arus mudik lebaran 2025 pada H-3 dan puncak arus balik pada H+5.
Untuk itu, kemenhub telah menyiapkan beberapa skenario, antara lain menerapkan rencana Work From Anywhere pada 26 atau 28 Maret 2025 untuk mengurai arus puncak padat mudik dan balik lebaran.
Kemenhub menerapkan kebijakan membatasi angkutan barang, kebijakan bersepeda motor, kebijakan mudik gratis, diskon layanan tol, kebutuhan dan dukungan pemerintah daerah dan terkait Over Dimension Over Loading.
Kemenhub terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, baik pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami berharap, kedepan kemendagri, kemenhub, pemda, dan semua lembaga terkait dapat terus bersinergi dan berkolaborasi lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya. (kmf)
