BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin, menjadi pembina apel mingguan dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (14/10/2024).
Zainal Abidin mengatakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.
Penduduk, kata ia, merupakan aspek penting menangani perumahan dan permukiman suatu wilayah. Penduduk menentukan jumlah kebutuhan rumah dan fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.
“Kian banyak jumlah penduduk maka kebutuhan akan rumah dan fasilitas dasar permukiman akan kian tinggi dan begitu pula sebaliknya,” jelasnya mewakili Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin.
Berdasarkan data Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2024, data penduduk di Lampung berjumlah 9.419.580 dengan 2.965.929 kepala keluarga dan 92,40 % penduduk sudah memiliki rumah atas milik sendiri.
Tapi, kata ia, masih terdapat ribuan rumah tak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
“Hingga saat ini terdapat sekitar 344.118 rumah tak memiliki akses terhadap rumah layak huni,” kata ia lagi.
Pemprov Lampung telah melakukan serangkaian upaya menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lampung.
Terhitung tahun 2016 hingga saat ini, pemprov berhasil memperbaiki 43.768 RTLH dengan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.
“RTLH bukan hanya sekadar fisik bangunan, melainkan juga berhubungan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemprov bertanggungjawab berkontribusi mengatasi masalah ini,” ucapnya.
Ia juga mengajak semua ASN bersama-sama melakukan langkah-langkah nyata memperbaiki kondisi RTLH di Lampung.
Yaitu pemprov telah mendata lebih akurat mengenai lokasi By Name By Adress dan kondisi RTLH. Data tepat akan membantu merancang program efektif.
“Melanjutkan program bedah rumah masyarakat berpenghasilan rendah dari tahun 2016,” katanya.
Lalu, lanjut ia, mengedukasi masyarakat terkait penting memiliki rumah layak huni dan cara merawat rumah tetap aman dan sehat.
Kemudian, tambah ia, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendapatkan dukungan program memperbaiki RTLH.
“Juga memonitor untuk mengevaluasi dampak program telah kita jalankan. Ini penting agar kita bisa memperbaiki pada masa akan datang,” pungkasnya. (kmf)
