BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI menggelar rapat perdana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023, Selasa (21/5/2024).
Pansus menyoroti tiga poin penting, di antaranya DBH, PAD, dan defisit.
“Kami soroti dan sangat krusial tentang rekomendasi BPK ada tiga, yaitu persoalan DBH, PAD, dan defisit,” kata Ketua Pansus LHP BPK, Budiman AS, usai memimpin rapat.
Ketua Komisi 1 DPRD Lampung itu mengatakan, besok pansus mendalami dengan memanggil masing-masing OPD untuk menanyakan lebih dalam soal sejumlah persoalan terjadi.
“Khusus DBH, saya tegaskan pansus akan memanggil pemda dalam hal ini masing-masing kepala daerah dalam waktu dekat. Kami akan menanyakan langsung ada apa ini,” ungkapnya.
Ketua DPC Demokrat Kota Bandarlampung itu mengaku, pihaknya memanggil kepala daerah ini untuk menyinkronisasi persoalan yang ada. Sesuai data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi (pemprov).
“Kita akan panggil masing-masing kepala daerah pada 28 Mei,” tegas Budiman.
Anggota Pansus, Mirzalie, menegaskan, pemanggilan pemerintah kabupaten/kota untuk mengonfirmasi dan mendalami DBH. Sebab, ada perbedaan pandangan sangat prinsip antara pemprov dan kabupaten/kota.
“Pemprov menganggap menyerahkan uang ke kabupaten/kota itu sebagai kebaikan hati. Itu bahasa mereka (provinsi),” kata Mirzali.
Padahal, lanjut anggota Komisi IV DPRD Lampung itu, menurut pandangan pansus ialah salah. Karena, DBH menjadi kewajiban pemprov kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Ini sangat prinsip. Untuk mengatasi perbedaan pandangan ini, kami akan memanggil pemerintah kabupaten/kota langsung dalam rapat resmi pansus,” ujarnya.
Bahkan, dari penjelasan Sekdaprov dan BPKAD, bahwa ada sejumlah uang yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah senilai Rp580 miliar.
“Nah, sementara pengakuan kabupaten/kota belum didistribusikan. Ini harus duduk bersama untuk cros cek. Intinya, kami harus sama-sama by data,” kata ia. (*)
