KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Berdasarkan laporan dan Keterangan Pertanggunngjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 serta laporan pansus, target pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) 2023 sebagaimana tertuang dalam APBD.
Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diarahkan secara optimal dalam rangka pencapaian target Pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor bagi hasil Pajak dan bukan pajak guna terealisasi anggaran maksimal.
Sehingga tahun anggaran 2023 terealisasi PAD Rp347,197 miliar dari target Rp376,548 miliar atau tingkat realisasi 92,23 persen.
Adapun jumlah pendapatan daerah 2023 secara menyeluruh terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah sah terealisasi Rp2,24 triliun dari target Rp2,28 triliun atau tingkat realisasi 97,98 persen.
Jumlah realisasi belanja daerah Rp2,158 triliun dari target Rp2,300 triliun dan serapan realisiasi anggaran dinas ataupun perangkat daerah secara menyeluruh 93,80 persen.
Berkenaan LKPJ Bupati Lamsel 2023 dan laporan pansus ini itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lamsel, Jenggis Khan Haikal, meminta pembangunan lebih baik lagi kedepan.
“Demokrat mengapresiasi kinerja pansus karena bekerja membahas LKPJ Bupati Lamsel dengan para dinas atau OPD dan telah tepat waktu,” kata ia usai rapat paripurna LKPJ Bupati Lamsel 2023 di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (16/5/2024).
Ia mendorong pemerintah daerah bekerja lebih keras meningkatkan hasil PAD agar derajat kemampuan keuangan daerah Lamsel terus meningkat lebih kuat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan, retribusi, dan penerimaan PAD lainnya.
Kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar tetap berarah mendukung daya saing daerah, dengan target lebih realistis dan optimal, serta dukungan ekonomi dan dunia usaha melalui insentif fiscal.
Selain itu, juga peningkatan belanja daerah berkualitas melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal kian fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya) di Lamsel.
“Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan,” terangnya.
Menurutnya, BUMD PDAM Tirta Jasa dan BUMD Lamsel Maju telah menyertakan modal melalui APBD. Harapannya dapat berkontribusi mengelola BUMD profesional hingga mampu menjadi BUMD berstatus sehat, mandiri, dan dapat menyumbang PAD Lamsel.
“Perlu kami sarankan agar mengevaluasi dan mencari terobosan meningkatkan dalam mengelola secara transparan. Jangan sampai terkesan keberadaan BUMD justru malah jadi beban pemerintah daerah,” katanya.
Dijelaskan dalam penyusunan perencanaan anggaran demi menyentuh kepentingan rakyat
Ia menekankan agar pemerintah daerah memprioritaskan pembagunan infrastruktur merata, meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Juga memprioritaskan visi misi pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat. (*)
